Mindblown: a blog about philosophy.
-
Begini pandangan Himbara soal RUU KUP yang masih digodok di DPR
Komisi XI DPR RI masih terus membahas terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Komisi XI DPR RI pun mengadakan dengar pendapat dari para pengusaha, salah satunya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Himbara tersebut terdiri dari empat bank Badan Usaha Milik Negara yakni PT Bank Rakyat […]
-
RUU KUP mulai dibahas DPR, inilah pokok-pokok penting di rezim baru perpajakan
Sejak awal pekan ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai melakukan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) atau dikenal dengan RUU KUP.Secara umum RUU KUP ini merupakan perubahan atas berapa Undang-Undang sekaligus atau sering dikenal dengan omnibus law, di bidang perpajakan. […]
-
Kurangi Tax Gap PPN, Begini Saran Pakar Pajak
Pemerintah perlu terus melakukan reformasi pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mengurangi tax gap. Reformasi terutama dapat dilakukan dari sisi kebijakan. Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan belanja perpajakan (tax expenditure) akibat pengecualian dari pengenaan PPN atas komoditas tertentu tergolong besar. Pengecualian itu amanat dari Pasal 4A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). […]
-
Pemerintah Putuskan Tarif PPN 7% Berlaku hingga 2023
Pemerintah Thailand memutuskan untuk kembali mempertahankan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di level 7% hingga 2023. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat. Juru bicara pemerintah Rachada Dhanadirek mengatakan kebijakan itu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat setelah pandemi Covid-19. Menurutnya, keputusan mempertahankan tarif PPN 7% telah disepakati dalam sidang kabinet. “Perpanjangan tarif PPN […]
-
Optimalisasi Perpajakan Tetap Pro Investasi dan Daya Saing
Pemerintah menegaskan optimalisasi penerimaan perpajakan dalam jangka menengah tak mengesampingkan daya saing dan kegiatan investasi. Kebijakan optimalisasi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan hingga tahun fiskal 2025 bertumpu pada 3 proses bisnis. Pertama, kebijakan perpajakan yang pro terhadap investasi. “Kebijakan perpajakan untuk mendorong investasi dan daya saing,” tulis dokumen Nota Keuangan RAPBN 2022 dikutip pada Jumat […]
Got any book recommendations?
WA only