NEWS
-
Soal Amplop Kondangan Kena Pajak, DJP: Tidak Ada!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah perihal isu mengenai pungutan pajak dari amplop kondangan atau hajatan. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli dalam pesan singkat kepada CNBC Indonesia. “Kami perlu meluruskan bahwa tidak ada kebijakan baru dari DJP maupun pemerintah yang secara khusus akan memungut pajak dari amplop […]
-
Dapat Surat Tagihan Pajak, Begini Cara Lunasinya Via Coretax DJP
SURAT Tagihan Pajak STP adalah surat yang diterbitkan Ditjen Pajak DJP untukmelakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Terdapat beragam alasan yang membuat DJP menerbitkan STP. Alasan tersebut di antaranya terdapat PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Selain itu, STP bisa terbit karena wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda […]
-
Kemenkeu Masih Andalkan Sektor Manufaktur dalam Penerimaan Perpajakan di 2026
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa sektor manufaktur masih menjadi salah satu tumpuan dalam penerimaan perpajakan di tahun depan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu, menanggapi kenaikan target penerimaan perpajakan 2026 yang telah disepakati bersama DPR. Ia menjelaskan, semua sektor ekonomi akan didorong untuk berkontribusi terhadap pencapaian target tersebut. […]
-
Penerimaan Pajak di Wilayah DJP Kepri Tahun Ini Baru Tercapai 26,98%
Masa tenggang pemberlakukan tarif Trump pada semester I/2025 mendorong peningkatan ekspor di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Karena peningkatan tersebut, sektor pajak perdagangan internasional hingga Mei 2025 mengalami pertumbuhan 147,4% (yoy) dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Kepri Imanul Hakim mengatakan sektor perpajakan hingga Mei 2025 […]
-
Ekonom Dorong Keringanan Pajak hingga Subsidi Energi ke Sektor Padat Karya
Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pemberian paket insentif fiskal ke sejumlah sektor industri padat karya, seperti keringan pajak hingga subsidi energi. Usulan itu merespons permintaan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani yang sebelumnya mendorong pemerintah memberikan insentif fiskal tambahan untuk menopang […]
WA only