NEWS
-
Agar Aturan DHE SDA Berjalan Maksimal, Ini Catatan Kadin Jakarta ke Pemerintah
Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) pada Instrumen Moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Diana Dewi mengatakan bahwa aturan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap […]
-
Coretax DJP, Wajib Pajak Nanti Bisa Download Dokumen yang Dilaporkan
Implementasi sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS) akan mengakomodasi kebutuhan wajib pajak terkait dengan dokumentasi berkas-berkas sebelumnya. Misal, jika membutuhkan dokumentasi pelaporan SPT Tahunan PPh badan 3 tahun sebelumnya, wajib pajak tidak perlu lagi mendatangi kantor pelayanan pajak (KPP). Dengan skema digitalisasi, wajib pajak sudah bisa langsung mengunduh dokumen yang dibutuhkan. […]
-
Jasa Konstruksi di Daerah Mitra IKN Bisa Dapat Insentif Pajak
Pemerintah menawarkan insentif pajak atas penyerahanjasa konstruksi sehubungan dengan pembangunan di daerah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemberian fasilitas tersebut diatur melalui Pasal 156 ayat (7) Peraturan MenteriKeuangan (PMK) 28/2024. Berdasarkan pasal tersebut, jasa konstruksi tertentu didaerah mitra diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. “Daerah Mitra adalah kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk untukpembangunan dan […]
-
Sri Mulyani Terbitkan Aturan yang Bikin Investor IKN Full Senyum
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 ini memberikan beragam insentif pajak hingga kepabeanan kepada para calon investor di IKN. Diteken Sri Mulyani pada 29 April 2024, PMK ini […]
-
Pemprov Jawa Barat Atur Ulang Tarif 7 Jenis Pajak Daerah, Cek di Sini
Pemprov Jawa Barat merilis Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat 9/2023 guna mengatur kembali ketentuan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pengaturan kembali ketentuan pajak daerah tersebut dilakukan pemprov dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 94 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). “…seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah […]
WA only