NEWS

  • Sengketa DPP PPh Pasal 26 atas Technical Assistance Fee

    Sengketa DPP PPh Pasal 26 atas Technical Assistance Fee

    RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai koreksi positif peredaran usaha atas pembayaran jasa technical assistance kepada X Co yang berkedudukan di Jepang. Otoritas pajak melakukan koreksi atas objek PPh Pasal 26 terkait dengan pembayaran jasa technical assistance fee dan freight expense. Otoritas pajak menilai atas penghasilan yang diterima X Co atas […]

  • Tarif PPh Badan Masih Menahan Investasi Asing

    Tarif PPh Badan Masih Menahan Investasi Asing

    Tarif PPh badan Indonesia masih lebih tinggi dari Singapura, Vietnam dan Thailand Tingginya tarif pajak penghasilan (PPh) badan dinilai menjadi salah satu hambatan aliran investasi asing (foreign direct investment/FDI) untuk masuk ke Indonesia. Dus, FDI di Indonesia tumbuh melambat. Memang, Indonesia telah menurunkan tarif PPh badan menjadi 22% pada tahun pajak 2022. Namun tarif tersebut […]

  • Banyak Negara Bisa Bantu Penagihan Pajak

    Banyak Negara Bisa Bantu Penagihan Pajak

    Pemerintah terus berupaya mengejar tingkat kepatuhan pajak. Bahkan, pemerintah siap menagih setoran pajak warga negara Indonesia yang memiliki aset di luar negeri. Kabar terbaru, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2024 untuk bisa memberikan dan meminta bantuan penagihan pajak dengan negara lain atau yurisdiksi mitra. Beleid ini merevisi Perpres Nomor 159 Tahun […]

  • Insentif Pajak DHE-SDA Belum Tentu Menarik

    Insentif Pajak DHE-SDA Belum Tentu Menarik

    Pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) fnal atas penghasilan yang diperoleh dari penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE-SDA) di dalam negeri belum tentu menarik minat eksportir. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta Diana Dewi mengatakan, pemerintah sebelumnya telah mewajibkan eksportir untuk menempatkan DHE-SDA di sistem keuangan domestik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) […]

  • Ingat! WP Perlu Sertel Jika Ajukan Keberatan via e-Objection

    Ingat! WP Perlu Sertel Jika Ajukan Keberatan via e-Objection

    Wajib pajak yang ingin mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan Ditjen Pajak (DJP) dengan menggunakan fitur e-Objection di DJP Online harus memiliki sertifikat elektronik terlebih dahulu. Saat ini, permohonan keberatan bisa disampaikan dengan beberapa cara, seperti langsung ke kantor pajak; melalui pos dengan bukti pengiriman surat; melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir […]

WhatsApp WA only