NEWS
-
PP Pajak Karbon Berpotensi Tingkatkan Likuiditas Bursa Karbon
Presiden Prabowo mengatur mekanisme pajak karbon melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Analis menilai peraturan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan bursa karbon. Berdasarkan Pasal 83 PP tersebut, pajak karbon dapat dikenakan terhadap pemanfa atan energi tak terbarukan, seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam. Lebih lanjut, dalam Pasal 84, kebijakan […]
-
Kemenkeu Sebut Kontribusi Pajak dari Kelompok Orang Kaya Meningkat
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeklaim kontribusi penerimaan pajak dari kelompok wajib pajak yang masuk dalam lapisan tarif PPh sebesar 35%, meningkat dari tahun ke tahun. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan seiring dengan jumlah wajib pajaknya bertambah, kontribusi penerimaan pajak dari kelompok wajib pajak tersebut juga ikut meningkat. “Kita lihat dari tahun […]
-
Bersiap Lapor SPT Tahunan 2025, Arie Kriting: Aktifkan Akun Coretax!
Komedian Arie Kriting turut mengingatkan wajib pajak agar segera melakukan aktivasi akun pada coretax administration system. Arie mengatakan akun coretax perlu segera diaktivasi agar wajib pajak bisa menyampaikan SPT Tahunan 2025 secara elektronik pada tahun depan. “Biar kita punya pelaporan SPT Tahunan 2025 itu bisa lebih mudah. Tahun depan kita sudah siap,” katanya dalam video […]
-
Warga RI Buruan Aktifkan Akun, Biar Bisa Lapor SPT 2025 di Coretax
Perpindahan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari DJP Online ke Coretax membuat wajib pajak harus kembali melakukan aktivasi akun. Hal ini karena perpindahan ini tidak bisa dilakukan secara otomatis sehingga wajib pajak harus melakukan kegiatan aktivasi akun kembali di Coretax. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rosmauli menuturkan, […]
-
Purbaya dan Dirjen Pajak Sudah Kantongi Nama Pelaku Wajib Pajak Nakal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan menindak tegas terkait penyelewangan yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beserta para wajib pajak yang terlibat. Dirinya Bersama Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sudah mengantongi nama-nama yang ikut terlibat dalam kasus penyelewangan pajak. Selain itu, pemerintah juga tengah memantau praktik under-invoicing atau penghindaran pajak melalui penyelundupan nilai impor […]
WA only