NEWS
-
Sri Mulyani Bebaskan Pajak Impor Mobil Listrik, Ini Hitungannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil listrik secara impor utuh (Completely Built-Up/CBU) dan terurai lengkap (Completely Knocked-Down/CKD). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan […]
-
Penghasilan Pajak Meningkat, Inggris Catat Surplus Anggaran
Inggris membukukan rekor surplus anggaran terbesar pada Januari 2024. Menurut data Badan Statistik Nasional Inggris yang dirilis pada Rabu (21/2), di Januari lalu pendapatan pajak melebihi pengeluaran sebesar & 16,7 miliar, setara Rp 329,89 triliun. Ini lebih dari dua kali lipat surplus tahun sebelumnya. Per Januari 2024, penerimaan pajak penghasilan (PPH) mencapai & 33 miliar. […]
-
Gagal Impor Bukti Potong PPh 21 di e-Bupot 21/26, Coba Cara Ini
Pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Menjelang batas pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 ini, tidak sedikit pemotong pajak yang mengeluhkan adanya kendala teknis di aplikasi e-bupot 21/26. Rata-rata masalah yang ditemui adalah gagalnya upload impor bukti potong PPh Pasal 21 ke aplikasi e-bupot 21/26. Dari […]
-
Penyesuaian Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) dengan Skema TER
Adopsi perubahan pada Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yang diumumkan oleh Pemerintah pada akhir tahun 2023, telah mendorong perusahaan untuk melakukan penyesuaian dalam perhitungan gaji karyawan mereka, tak terkecuali penyesuaian sistem dalam software payroll yang digunakan. Peraturan Pemerintah ini menarik perhatian karena mengenalkan […]
-
Pengesahan Insentif PPN DTP Perumahan 2024 Molor Sebulan, REI Bilang Begini
Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menanggapi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait insentif pajak pertambahan nilai di tanggung pemerintah (PPN DTP) untuk perumahan 2024 yang sempat molor sebulan. Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto mengaku pihaknya sempat bersurat ke Kementerian Keuangan terkait dengan realisasi penerbitan regulasi PPN DTP tahun anggaran 2024 ini. […]
WA only