NEWS
-
Jika 4 Elemen Ini Sudah Klop, NIK Siap Digunakan sebagai NPWP
Ketika 4 elemen data sudah cocok, Nomor Induk Kependudukan (NIK) siap digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penyuluh Pajak Ahli Muda Ditjen Pajak (DJP) Rumadi mengatakan pemadanan atau validasi NIK-NPWP merupakan proses pencocokan identitas wajib pajak. Pencocokan dilakukan atas 4 elemen pada database DJP serta Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). “NIK, nama, tempat […]
-
Sri Mulyani Tambah Rp 500 Miliar untuk Subsidi Pajak Rumah di Semester II-2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah menambah anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk kebutuhan pajak ditanggung pemerintah (DTP) rumah tapak dan satuan rumah susun (rusun). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7). “Untuk pajak yang ditanggung pemerintah terutama untuk fasilitas penjualan rumah tapak […]
-
4 Risiko Penerapan UU HPP dalam Optimalisasi Pajak, Ada Soal NIK-NPWP
Pemerintah mengungkapkan setidaknya ada 4 risiko dalam pelaksanaan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 2024 yang dapat berdampak terhadap optimalisasi penerimaan negara. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar potensi terjadinya keempat risiko bisa berkurang dan kinerja penerimaan pajak pada tahun ini bisa tetap optimal. “Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat terus […]
-
Ini Dia 7 Barang Impor yang Bakal Kena Pajak 200%
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pengenaan bea masuk impor hingga 200% akan berlaku untuk seluruh negara yang melakukan ekspor ke Indonesia. Nantinya, akan ada komite yang dibentuk sebagai rekomendasi pengenaan besaran bea impor. Zulhas menjelaskan, nantinya yang akan merekomendasikan pengenaan bea impor adalah Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Adapun 7 barang impor yang dikenakan pajak […]
-
DJP Jaksel I Gelar Perkara Wajib Pajak yang Rugikan Negara hingga Rp5,2 Miliar, Apa Hasilnya?
Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) Jakarta Selatan I mengadakan gelar perkara dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam rangka pembahasan usul penghentian penyidikan atas tersangka RH pada tanggal 25 Juni 2024. Langkah ini merupakan bentuk penegakan hukum pidana melalui pemberian kesempatan kepada tersangka mengembalikan kerugian pada pendapatan negara beserta sanksi administratif. Dalam gelar perkara tersebut, disampaikan bahwa […]
WA only