NEWS
-
Beli Rumah Mewah Masih Bebas Pajak, Sri Mulyani Siapkan Aturan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bakal melanjutkan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan pada 2024. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023, Sri Mulyani telah menggratiskan pajak untuk pembelian rumah seharga Rp 2-5 miliar. “Pemerintah juga memberikan insentif bagi sektor perumahan dengan memberikan insentif fiskal PPN yang ditanggung […]
-
Ada Bisik-bisik Pajak Bumi Bangunan Bakal Naik, Siapa Kena Efeknya?
Pemerintah bakal menaikkan besaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi 0,5% mulai tahun 2024. Kebijakan ini berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dikenal dengan UU HKPD. Pada Pasal 41 Ayat (1) UU tersebut menyatakan, di pedesaan dan perkotaan (P2) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5%. […]
-
DJP Beberkan 4 Manfaat dari Pengembangan Taxpayer Account
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan setidaknya terdapat 4 manfaat yang bakal diterima wajib pajak dari pengembangan aplikasi akun wajib pajak (taxpayer account management) (TAM). DJP menyebut akun wajib pajak menjadi salah satu aplikasi pada sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau coretax administration system (CTAS). DJP menjelaskan aplikasi ini akan mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. “Taxpayer account management menampilkan […]
-
Sri Mulyani Gratiskan Pajak Pembelian Rumah Rp 5 M, Ini Ketentuannya
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI saat memberikan keynote speech dalam agenda Indonesia Infrastructure Finance’s Anniversary Dialogue bertema The Dynamics of Sustainable Infrastructure Financing and Its Roles In Achieving Food Security yang dihelat pada Senin, 29 Januari 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemberian insentif […]
-
Jumlah SDM Minim, KY Kesulitan Cari Hakim Agung Pajak
Komisi Yudisial (KY) mengaku tidak puas atas minimnya jumlah calon potensial yang mendaftarkan diri sebagai calon hakim agung (CHA), terutama CHA tata usaha negara (TUN) khusus pajak. Ketua KY Amzulian Rifai mengatakan minimnya jumlah CHA TUN khusus pajak dilatarbelakangi oleh minimnya jumlah SDM yang memiliki keahlian di bidang perpajakan. “SDM yang berlatar belakang hukum dan […]
WA only