NEWS
-
Negara Ini Siapkan Sanksi Lebih Tegas terhadap Para Penghindar Pajak
Pemerintah Pakistan akan memblokir perjalanan internasional dan pemutusan layanan telepon seluler bagi penghindar pajak. Rencana ini diuraikan dalam proposal anggaran negara untuk tahun fiskal hingga Juni 2025. Menteri Keuangan Pakistan Muhammad Aurangzeb menyebut pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar US$46,6 miliar, naik 38% dibandingkan dengan tahun fiskal sebelumnya. Sementara itu, total pengeluaran sebesar US$67 miliar, naik […]
-
Proyek Super Canggih Ditjen Pajak Senilai Triliunan Molor
Proyek super canggih core tax system atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) baru akan diimplementasikan penuh pada akhir 2024. Proyek multiyears senilai Rp 2,9 triliun ini mundur dari target awal yakni 1 Juli 2024. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan saat ini DJP telah merampungkan desain dan pengembangan sistem […]
-
Cara Padankan NIK Jadi NPWP Biar Nggak Repot Urus Ini Itu Bulan Depan
Seluruh wajib pajak (WP) pribadi diharuskan untuk memadankan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebelum akhir bulan ini, yakni 30 Juni 2024. Kondisi ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022. Integrasi NIK dan NPWP ini akan menjadi Single Identity Number (SIN) yang membantu sinkronisasi, verifikasi, dan validasi […]
-
Cara Padankan NIK dengan NPWP agar Tak Kena Sanksi Bulan Depan
Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berlaku mulai 1 Juli 2024. Bagaimana cara memadankan NIK dengan NPWP? Pemadanan NIK dengan NPWP berakhir pada 30 Juni 2024. Penggantian itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi […]
-
Laba yang Diterima Perusahaan Ventura dari UMKM Dibebaskan dari Pajak
Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari UMKM selaku badan pasangan usaha, yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia bukanlah objek pajak. Ketentuan terkait dengan non-objek pajak penghasilan tersebut diatur dalam UU Pajak Penghasilan. Merujuk pada Pasal 4 ayat (3) huruf k UU Pajak Penghasilan, terdapat syarat yang […]
WA only