NEWS
-
DJP Kejar Para Penunggak Pajak di Sumut, Aset Miliaran Disita!
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I menggelar aksi penegakan hukum perpajakan melalui kegiatan Pekan Sita Serentak. Melansir keterangan resminya, kegiatan yang berlangsung mulai 14 hingga 18 Juli 2025 ini menyasar penunggak pajak yang telah melalui seluruh proses penagihan aktif sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Aksi penyitaan ini resmi […]
-
DJP Segera Luncurkan Taxpayer Charter, Ini Isi Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan segera merilis Taxpayer Charter, sebuah piagam yang merangkum hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu dokumen ringkas. Piagam ini menjadi langkah konkret DJP untuk meningkatkan transparansi, keadilan, serta menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara fiskus dan wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menjelaskan bahwa […]
-
Bayar Pajak Via Deposit Bukan Berarti Bebas Lapor SPT, WP Bisa Didenda
Ditjen Pajak (DJP) akan memberikan sanksi denda kepada wajib pajak yang melakukan deposit pajak, tetapi tidak melaporkan SPT. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (18/7/2025). DJP menegaskan pelaksanaan pembayaran pajak melalui deposit tidak menggugurkan kewajiban penyampaian SPT. Bila wajib pajak telah membayar pajak melalui deposit, tetapi tak menyampaikan SPT […]
-
Tak Ada Impor Beras-Jagung, Setoran Bea Masuk Anjlok pada Semester I-2025
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari bea masuk hingga pertengahan 2025 hanya mencapai Rp 23,6 triliun. Realisasi ini mengalami kontraksi sebesar 2,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ia menjelaskan, penurunan ini terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya melalui langkah tidak melakukan impor […]
-
Biaya untuk Aksesi OECD Capai Rp245 Miliar hingga 2026
Kementerian Keuangan menyatakan total tagihan biaya aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Cooperation and Development OECD akan mencapai €13,62 juta atau sekitar Rp245,26 miliar. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Masyita Crystallin mengatakanproses aksesi OECD ditargetkan akan selesai pada 2026. Oleh karena itu, tagihan biaya aksesi Indonesia juga akan dibayarkan dalam 3 termin pada […]
WA only