NEWS
-
Baru Kantongi Rp7 Triliun, Ditjen Pajak Ingatkan 200 Penunggak Pajak Bakal Disita Aset dan Pidanakan
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan penunggak pajak yang tidak taat menjalankan kewajibannya untuk segera melunasi piutangnya. Diketahui, ada 200 wajib pajak besar yang kasus sengketa pajaknya sudah inkracht di pengadilan, dengan total piutang senilai Rp60 triliun. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, otoritas bakal menempuh jalur ekstrem kepada penunggak pajak yang tidak kooperatif […]
-
Kejar Setoran Pajak dari Para Pengemplang, DJP Gandeng BPKP dan PPATK
Ditjen Pajak (DJP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengejar para pengemplang pajak. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kerja sama antar instansi ini penting, terutama untuk menyasar penyetoran pajak dari para wajib pajak yang memperoleh kekayaan secara tidak sah (illicit enrichment). “Multi door approach kami […]
-
Ancaman Sandera 200 Pengemplang Pajak
Upaya Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) dalam melakukan penagihan terhadap 200 pengemplang pajak terus berlangsung. Jika wajib pajak bandel tersebut tak kunjung membayar utang pajaknya, otoritas tak segan menempuh upaya hukum ekstrem. Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengungkap, saat ini terdapat sekitar 200 wajib pajak yang tengah ditangani langsung di tingkat pusat. […]
-
Tunda Pajak E-commerce Hingga Februari 2026
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi menunda penerapan pajak e-commerce hingga Februari 2026. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. “(Sampai) Februari 2026 (penundaannya),” ujar Bimo kepada awak media di Jakarta, Kamis (9/10). Seperti yang diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk menunda sementara kebijakan pajak e-commerce. Pasalnya, hingga […]
-
Tekan Pengemplang Pajak, Skema Pelaporan Beneficial Owner Diubah
Pemerintah terus menyempurnakan tindakan maupun regulasi untuk memperkecil ruang penggelapan pajak dengan menerapkan verifikasi kolaboratif yang terintegrasi terhadap data beneficial owner atau pemilik manfaat korporasi. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengemukakan bahwa pemerintah akan menggeser paradigma pelaporan beneficial owner dari self declaration menjadi verifikasi kolaboratif yang terintegrasi. Dia menilai skema self declaration oleh korporasi tidak […]
WA only