NEWS
-
Wamenkeu Dorong Reformasi Pajak Hadapi Ekonomi Digital
Perkembangan ekonomi digital dan semakin maraknya transaksi lintas negara mendorong pemerintah memperkuat reformasi perpajakan. Sistem pajak dinilai perlu beradaptasi karena aktivitas ekonomi kini semakin sulit dibatasi oleh wilayah suatu negara. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan, perubahan pola aktivitas ekonomi dan meningkatnya transaksi lintas batas membutuhkan sistem perpajakan yang mampu beradaptasi. Juda mengatakan, tantangan […]
-
DJP Rancang Insentif Pajak Baru Demi Tarik Investasi ke RI
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) tengah menyiapkan insentif pajak baru demi menarik investasi asing ke Indonesia. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak mengatakan insentif pajak baru tersebut perlu mempertimbangkan penerapan global minimum tax (GMT). “GMT tarif efektif minimum sebesar 15%, ini berarti implementasi tax holiday dan tax allowance harus dibatasi,” kata Yon […]
-
Arah Baru Insentif Pajak: Kemenkeu Rombak ‘Tax Holiday’ di Era Pajak Minimum Global
(Kemenkeu) tengah mengevaluasi ulang skema pemberian insentif perpajakan di dalam negeri, termasuk fasilitas tax holiday dan tax allowance, untuk menyesuaikan dengan implementasi Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) serta pergeseran lanskap ekonomi menuju ekonomi digital. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu Yon Arsal mengemukakan bahwa Indonesia saat ini dihadapkan pada dilema klasik yang dialami banyak […]
-
Dirjen Pajak Dorong Indonesia Perkuat Implementasi Pajak Minimum Global
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mendorong Indonesia untuk terus memperkuat implementasi pajak minimum global atau global minimum tax melalui Pilar 2. Bimo mengatakan, penerapan global minimum tax menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan kerja sama perpajakan internasional yang perlu terus dilaksanakan. “Saya juga ingin mendorong keberlanjutan implementasi pajak minimum global berdasarkan Pilar 2,” ujar […]
-
DPD Minta Transparansi Data Penerimaan Pajak untuk Pemerintah Daerah
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah memperkuat transparansi dalam pengelolaan penerimaan negara, termasuk penerimaan yang menjadi hak daerah. Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyampaikan, penguatan penerimaan negara perlu dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan daerah. Salah satunya dengan memperluas basis pembayaran pajak, bukan justru menekan wajib pajak yang selama ini telah patuh. Selain itu, […]
WA only