NEWS
-
DJP Tangkap Pengusaha Bohong Lapor SPT, Rugikan Negara Rp 42 Miliar
Direktur PT Mount Dreams Indonesia berinisial JD ditangkap oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II bersama Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena kedapatan melakukan tindak pidana perpajakan. Bos perusahaan yang bergerak di bidang industri kertas karton kemasan itu kedapatan melakukan tindak pidana perpajakan berupa penyampaian SPT Masa […]
-
Anak Buah Menkeu Purbaya Lelang 66 Aset Wajib Pajak di Jawa Timur
Anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jawa Timur menyelenggarakan gelaran Pekan Lelang Serentak mulai tanggal 6–10 Oktober 2025 atas aset wajib pajak yang dieksekusi. Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna menjelaskan sebanyak 66 aset hasil eksekusi pajak, yang terdiri atas aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan hingga aset bergerak seperti […]
-
Menkeu Purbaya Sudah Kumpulkan Rp 7 Triliun dari Pengemplang Pajak
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencatat telah berhasil mengumpulkan hampir Rp7 triliun dari para pengemplang pajak. Uang tersebut berasal dari sebagian penunggak pajak besar yang mulai memenuhi kewajibannya setelah mendapat peringatan dari otoritas pajak. “Mereka mungkin baru masuk sekarang hampir Rp 7 triliun,” kata Purbaya usai menghadiri acara Prasasti Luncheon Talk, di Jakarta, Rabu […]
-
DJP Klaim Data Pemilik Manfaat Sudah Digunakan dalam Pemeriksaan
Ditjen Pajak (DJP) telah memanfaatkan data kepemilikan manfaat atau beneficial ownership yang disediakan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU). Direktur Data dan Informasi Perpajakan DJP Max Darmawan mengatakan DJP telahmengembangkan aplikasi SmartWeb untuk menguji data kepemilikan manfaat (beneficial ownership) yang disampaikan oleh Ditjen AHU tersebut. “Jadi, SmartWeb itu bisa memberikan gambaran pihak-pihak yang memiliki related […]
-
DJP Sebut UU KUP Sudah Mengenal Konsep Kepemilikan Manfaat
Ditjen Pajak (DJP) mengeklaim undang-undang perpajakan sesungguhnya sudah mengenal konsep kepemilikan manfaat atau beneficial ownership. Direktur Data dan Informasi Perpajakan DJP Max Darmawan menyebut konsep kepemilikan manfaat pada suatu korporasi sudah termuat dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP. “UU KUP sudah mengantisipasi adanya kehadiran beneficial owner, pada Pasal 32 ayat (4) UU KUP khususnya,” […]
WA only