NEWS
-
DJP Sumut I raup penerimaan pajak Rp22,4 triliun sampai Oktober 2023
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (Kanwil DJP Sumut I) mampu meraup penerimaan pajak neto Rp22,4 triliun mulai awal tahun hingga Oktober 2023. “Kanwil DJP Sumut I akan terus berusaha secara optimal untuk mengamankan penerimaan pajak hingga akhir tahun 2023,” ujar Kepala Kanwil DJP Sumut I Eddi Wahyudi di Medan, Rabu. Eddi melanjutkan, […]
-
3 Pegawai DJP Sumsel-Belitung Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Pajak
Tiga pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Bangka Belitung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pajak. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Bangka Belitung Romadhaniah mengatakan penetapan tersangka tersebut merupakan hasil tindak lanjut kerja sama mereka dengan Kejaksaan Tinggi Sumsel. Hal itu disebut sebagai bentuk komitmen DJP terhadap langkah-langkah penegakkan hukum dan […]
-
Pemprov Sumut perpanjang program pemutihan pajak kendaraan
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara kembali memperpanjang pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 30 November 2023 demi meningkat pendapatan asli daerah (PAD). “Perpanjangan program pemutihan ini, kami lakukan atas persetujuan Pj Gubernur Sumut, Hassanudin,” ujar Kepala Bapenda Sumut, Achmad Fadly di Medan, Kamis. Fadly menungkapkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini memiliki […]
-
Solusi untuk e-Faktur Lemot karena Data yang Tersimpan Sudah Banyak
Contact center Ditjen Pajak (DJP) menawarkan solusi kepada wajib pajak jika mendapati operasional aplikasi e-faktur yang lemot. Lambatnya e-faktur bisa disebabkan banyaknya database yang tersimpan. Mengatasi masalah tersebut, wajib pajak perlu membuat database baru. Namun, sebelum membuat database baru, wajib pajak perlu mem-back up database lama terlebih dulu agar tidak kesulitan jika suatu saat membutuhkan […]
-
Catat! 1 NIK atau NPWP Cuma Boleh Beli 1 Rumah dengan Insentif PPN DTP
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) rumah ditanggung pemerintah (DTP) hanya diberikan kepada 1 orang pribadi atas perolehan 1 unit rumah. Sri Mulyani mengatakan orang pribadi yang menerima penyerahan rumah dengan PPN DTP harus memiliki NIK atau NPWP. Nantinya, informasi mengenai NIK atau NPWP tersebut juga bakal tercantum dalam faktur […]
WA only