NEWS
-
Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Tembus Rp 8,2 T
Badan Pendapatan Derah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mencatat realiasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Ibu Kota saat ini mencapai Rp 8,2 triliun. Angka PKB tersebut sudah mencapai 86,4 persen dari target APBD untuk periode 2023 sebesar Rp 9,6 triliun. Agar mencapai target tahunan tersebut, Bapenda DKI Jakarta memberi keringanan bagi masyarakat Ibu Kota untuk […]
-
Cek Syarat Pengajuan Banding dan Gugatan ke Pengadilan Pajak di Sini
Pengadilan Pajak harus menjamin proses peradilan bisa berjalan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas sengketa pajak yang dihadapi oleh wajib pajak. Guna menyelesaikan sengketa pajak, wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Dalam mengajukan banding, wajib pajak perlu memperhatikan beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 […]
-
Kemenkeu Ungkap Tingkat Pelaporan SPT Masih di Bawah Standar
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak berada di bawah standar internasional. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengatakan, standar pelaporan SPT internasional berada di level 85 persen. Sementara tingkat pelaporan SPT Indonesia masih di level 80 persen. “Tingkat pelaporan SPT Tahunan kita baru mencapai level 80 […]
-
Stafsus Sri Mulyani Beberkan Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak di Tahun Depan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tampaknya harus bekerja ekstra keras dalam mengejar target jumbo penerimaan pajak pada tahun depan. Hal ini lantaran kondisi perekonomian masih diselimuti ketidakpastian, baik dari harga komoditas maupun tensi geopolitik. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, pemerintah harus mengejar target penerimaan pajak pada tahun depan sebesar Rp 1.988,9 triliun. […]
-
Legislator: Pengesahan Perda Pajak Daerah tingkatkan PAD Ambon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ambon Yusuf Wally menilai pengesahan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menjadi Perda akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat. “Oleh sebab itu Ranperda PDRD harus segera diketok palu sehingga bisa diberlakukan mulai 2024,” kata dia di Ambon, Rabu. Menurutnya perda PDRD ini harus segera disahkan dan […]
WA only