NEWS
-
Ditjen Pajak Yakin Pemadanan NIK-NPWP Kelar Semua Tahun Ini
Proses pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih belum tutas. Toh begitu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis bisa mencapai target pemadanan NIK menjadi NPWP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti meyakini pihaknya dapat mencapai target pemadanan tersebut sampai akhir tahun nanti. Pasalnya, saat […]
-
Ajukan SKB Bebas Pajak Hibah dan Warisan, NPWP Harus Berstatus Aktif?
Wajib pajak perlu mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk memperoleh pengecualian pemungutan PPh atas hibah dan warisan. Ketentuan pengecualian pemungutan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ini diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-30/PJ/2009. Lantas apakah dalam pengajuan SKB PPh mewajibkan kedua […]
-
Pemkab Bekasi minta reformasi regulasi pajak berbasis daerah produksi
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meminta pemerintah pusat mereformasi regulasi terkait bagi hasil pajak penghasilan dengan skema berbasis daerah produksi berlangsung. “Mengenai bagi hasil PPh, pabrik yang ada di kita itu lebih banyak yang berkantor pusat di Jakarta sehingga pembayaran pajak dan bagi hasil pun hanya berlangsung di Jakarta,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan […]
-
Capaian Pajak DIY Capai Rp4,2 Triliun Hingga September 2023
Capaian penerimaan pajak DIY mengalami pertumbuhan positif 7,6 persen secara tahunan. Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY), Slamet Sutantyo mengatakan realisasi penerimaan pajak DIY hingga September 2023 mencapai Rp4,2 triliun. Sedangkan target penerimaan pajak DIY tahun 2023 adalah Rp 5,4 triliun. “Jadi capaian untuk penerimaan pajak Kanwil DJP […]
-
DKI Jakarta Belum Punya Perda Pajak Baru, Pembahasan Dikebut
Menjelang akhir 2023, Provinsi DKI Jakarta masih belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang diperbarui. Hal ini sesuai dengan amanat UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta Ranny Mauliani pun mengatakan pembahasan Raperda PDRD dan 3 raperda […]
WA only