NEWS
-
Sri Mulyani Ingatkan Risiko di Balik Maraknya Ekspor Impor
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah dan Polri juga patut mewaspadai implikasi dari semakin tingginya volume perdagangan lintas negara. Dia mengatakan dengan adanya pasokan barang dari luar negeri yang semakin melimpah, maka potensi masuknya barang-barang ilegal juga meningkat. “Ini juga akan menimbulkan rembesan-rembesan dalam bentuk kegiatan ilegal,” ujar Sri Mulyani. Dia menilai potensi kebocoran […]
-
DJP Wanti-Wanti Peserta PPS soal Komitmen Repatriasi dan Investasi
Ditjen Pajak (DJP) mengimbau wajib pajak peserta PPS yang berkomitmen untuk merepatriasi dan menginvestasikan harta bersih di dalam negeri untuk segera merealisasikannya paling lambat 30 September 2023. Melalui Pengumuman No. PENG-2/PJ/PJ.09/2023, otoritas pajak mewanti-wanti wajib pajak peserta PPS untuk segera memenuhi komitmennya. Jika tidak, wajib pajak bersangkutan berpotensi menerima surat teguran dan harus membayar PPh […]
-
Periode Repatriasi dan Investasi Menipis, Hindari PPh Final Tambahan
Ditjen Pajak (DJP) merilis pengumuman resmi yang berisi imbauan dan peringatan kepada peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (14/9/2023). Melalui pengumuman Nomor PENG-2/PJ/PJ.09/2023, peserta PPS diingatkan segera memenuhi komitmen untuk merepatriasi dan menginvestasikan harta bersihnya di dalam negeri paling lambat 30 September 2023. Jika […]
-
Otorita dan Kemenkeu Kebut PMK Insentif Pajak di IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Kementerian Keuangan tengah merampungkan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) 12/2023. Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan aturan turunan berupa peraturan menteri keuangan (PMK) diperlukan untuk memerinci insentif pajak bagi investor yang menanamkan modal di IKN. “Ada PMK-nya, jadi aspek perpajakan dan kepabeanannya itu ada PMK-nya. […]
-
DPRD Bogor harapkan pendapatan daerah meningkat usai pengesahan Perda Pajak
DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berharap pendapatan daerah meningkat setelah pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto di Bogor, Jabar, Selasa, menyebutkan keberadaan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan sektor pendapatan, terutama pendapatan asli daerah (PAD). “Dengan meningkatnya pendapatan, […]
WA only