NEWS
-
GIPI Bakal Ajukan Judicial Review ke MK Terkait Beleid Pajak Hiburan
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) bakal mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang merujuk pada pasal 58 ayat 2 pada minggu depan antara hari Senin (05/02) atau Selasa (06/02). Judicial review ini sebagai bentuk protes keras para anggota asosiasi tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu […]
-
MK Tolak Pemisahan Ditjen Pajak dengan Kementerian Keuangan
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pemisahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Ditjen Pajak. Hal itu diputuskan atas permohonan yang diajukan oleh konsultan pajak, Sangap Tua Ritonga. Sangap Tua Ritonga menguji Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a […]
-
Tok! MK Tolak Uji Materil Pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan uji materil atau judicial review pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Permohonan uji materil ini diajukan oleh Sangap Tua Ritonga, seorang konsultan pajak. Sidang Pengucapan Putusan Nomor 155/PUU-XXI/2023 ini digelar di MK pada Rabu (31/01/2024). Menurut pernyataan MK, sangap Tua Ritonga (Pemohon) menguji Pasal 5 ayat (2), […]
-
Gaji Turun, Akun Ditjen Pajak Diseruduk Netizen
Jakarta, Masyarakat Indonesia yang berstatus pegawai tengah kebingungan. Pasalnya, besaran gaji yang diterima untuk dibawa pulang atau take home pay berbeda dari yang biasanya. Hal ini dipicu oleh potongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi yang kini menggunakan metode tarif efektif bulanan atau TER. Kebijakan TER ini membuat beberapa karyawan di Indonesia mengalami penurunan […]
-
PPh Pasal 21 Januari-November Lebih Besar dari Biasanya? Simak Ini
Ditjen Pajak (DJP) kembali menegaskan tarif efektif rata-rata bukan jenis pajak baru. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (1/2/2024). DJP mengatakan pada akhir tahun, PPh Pasal 21 terutang tetap sama besarnya antara sebelum TER berlaku dan saat TER berlaku. Dengan demikian, sambung DJP, tidak ada tambahan beban pajak baru […]
WA only