NEWS

  • Kemenkeu dan Banggar DPR Kerek Target PNBP 2024 Jadi Rp 492 Triliun

    Kemenkeu dan Banggar DPR Kerek Target PNBP 2024 Jadi Rp 492 Triliun

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Panja Badan Anggaran (Banggar) menyepakati sementara target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun 2024 sebesar Rp 492 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, target PNBP yang mencapai Rp 492 triliun ini lebih tinggi Rp 19 triliun dari Nota Keuangan yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun target PNBP yang mengalami […]

  • Data Konkret Daluwarsa dalam 12 Bulan, DJP Bakal Terbitkan SP2DK

    Data Konkret Daluwarsa dalam 12 Bulan, DJP Bakal Terbitkan SP2DK

    Ditjen Pajak (DJP) bakal melaksanakan kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK) atas wajib pajak yang memiliki indikasi ketidakpatuhan dan potensi pajak yang belum dipenuhi berdasarkan data konkret dengan daluwarsa penetapan lebih dari 90 hari hingga 12 bulan. Merujuk pada Surat Edaran Nomor SE-9/PJ/2023, P2DK terhadap wajib pajak akan dilaksanakan dengan menyampaikan surat permintaan […]

  • Ada Samsat Digital di Jabar, Kang Emil: Ini Inovasi Tercanggih di RI

    Ada Samsat Digital di Jabar, Kang Emil: Ini Inovasi Tercanggih di RI

    Samsat Digital di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung resmi dibuka pada Selasa (29/8/2023). Adapun layanan ini merupakan upaya modernisasi pelayan publik yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jabar melalui Badan Pendapatan Daerah Jabar untuk mempermudah masyarakat membayar pajak. Hadirnya layanan digital ini pun mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebab hadirnya layanan membuat masyarakat Jawa Barat […]

  • Kemenkeu Rilis Pedoman Baru bagi Ditjen Pajak untuk Lakukan Penilaian

    Kemenkeu Rilis Pedoman Baru bagi Ditjen Pajak untuk Lakukan Penilaian

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan peraturan baru yang menjadi pedoman bagi Ditjen Pajak (DJP) melakukan penilaian untuk tujuan perpajakan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 79/2023 yang telah diundangkan pada 24 Agustus 2023 dan berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan. Selain untuk menentukan nilai jual objek pajak (NJOP) pajak bumi dan bangunan (PBB), PMK […]

  • NPWP Cabang Bakal Dihapus, Info Nomor Identitas Baru Ada di DJP Online

    NPWP Cabang Bakal Dihapus, Info Nomor Identitas Baru Ada di DJP Online

    Informasi mengenai Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) dapat dilihat secara online. Mulai 1 Januari 2024, Ditjen Pajak (DJP) akan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 112/2022, wajib pajak cabang akan menggunakan NITKU. Simak pula ‘NPWP Cabang Bakal Dihapus, DJP: Gantinya Bukan NPWP 16 Digit’. “NITKU diberikan secara jabatan […]

WhatsApp WA only