NEWS
-
Wamendagri Bantah Pemda Naikkan PBB gara-gara Efisiensi Anggaran
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membantah bahwa banyak pemerintah daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) karena terdampak efisiensi anggaran pemerintah pusat. Bima mengatakan, dari sekitar 104 pemerintah daerah (Pemda) yang menaikkan PBB P2, kebanyakan di antaranya melakukannya sebelum ada kebijakan efisiensi anggaran. “Jadi saya kira tidak tepat, […]
-
Rakyat Diimbau Patuh Pajak, Tapi Korupsi Datang Silih Berganti
Pemerintah terus berupaya meningkatkan rasio pajak. Mereka mengimbau kepada masyarakat supaya patuh melaporkan pajaknya. Tak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan akan melibatkan aparat penegak hukum untuk mendukung tujuannya. Belum lagi beban pungutan yang menumpuk, semakin menghimpit posisi masyarakat. Namun demikian, imbauan itu seolah kontras dengan praktik korupsi yang terjadi belakangan ini. Ibarat parasit, praktik korupsi terjadi begitu […]
-
Wamendagri Ungkap 104 Daerah Naikkan Tarif PBB-P2, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo?
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mencatat ada 104 daerah yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) beberapa waktu belakangan. Bima mengklaim kebijakan para kepala daerah itu tidak berkaitan dengan efisiensi dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat sejak awal 2025. Menurutnya, sebagian besar kebijakan tersebut telah diterbitkan jauh […]
-
Imbas Kenaikan PBB, Cirebon Revisi Perda Pajak Daerah
DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, berencana mempercepat revisi Peraturan Daerah (Perda) 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Percepatan revisi Perda 1/2024 ini guna merespons protes masyarakat atas kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Cirebon. “Perda ini sedang direvisi dan sudah masuk dalam pembahasan di Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD. Artinya DPRD menilai […]
-
Kemendagri Pastikan Kenaikan PBB Gila-gilaan di Daerah Ditunda & Dicabut
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kepala daerah telah menunda dan mencabut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah kabupaten-kota di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan menyusul gejolak warga Kabupaten Pati yang menolak kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Pati menaikkan PBB hingga 250%. Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas […]
WA only