NEWS
-
Penerimaan Pajak Sulsel Rp9,1 Triliun per Triwulan III/2023, Ada Penurunan
Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) merilis realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga triwulan III/2023 sebesar Rp9,1 triliun, lebih rendah 0,71% dari pencapaian periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp9,19 triliun. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP Sulselbartra, Soebagio mengatakan penurunan realisasi penerimaan […]
-
DJP: Data dalam Perundingan APA Tak Bisa Dipakai untuk Pemeriksaan
Ditjen Pajak (DJP) menyatakan bahwa dokumen yang digunakan selama proses perundingan advance pricing agreement (APA) tidak akan digunakan sebagai landasan untuk memeriksa wajib pajak. Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional Direktorat Perpajakan Internasional DJP Didit Hariyanto mengatakan dokumen wajib pajak akan dikembalikan dan tidak akan diberikan kepada pemeriksa di KPP jika APA gagal […]
-
DJP Siapkan Sistem Pengawasan Pembayaran PPN PMSE
Ditjen Pajak (DJP) mengaku sedang menyiapkan mekanisme pengawasan guna menguji kebenaran dari pembayaran PPN oleh para pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk. Kanwil DJP Jakarta Khusus Irawan sistem pengawasan PPN PMSE diperlukan agar PPN yang disetorkan sejalan dengan jumlah transaksinya. “Mungkin perlu kerja sama dengan banyak pihak ya, dengan perbankan, dengan Kominfo, dengan yang bisa […]
-
Mengeduk Potensi Pajak dari Perusahaan Global
Ditjen Pajak ingin integrasi Pilar Dua Perpajakan dengan sistem di dalam negeri berjalan lancar Pemerintah Indonesia berharap bisa mulai menerapkan Pilar Dua Perpajakan Internasional pada 2025 mendatang. Langkah ini untuk mengatasi tantangan pajak yang timbul dari globalisasi dan ekonomi digital. Untuk diketahui, Pilar Dua Perpajakan Internasonal berkaitan dengan isu terkait Base Erosion and Profi Shifting […]
-
Pengamat: Gaji Besar Tak Jaminan PNS Pajak Bebas Korupsi
Penghasilan para pegawai pajak menjadi salah satu yang terbesar di antara para aparatur sipil negara (ASN), karena adanya tunjangan kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Meski penghasilan tinggi, para pegawainya masih ada yang kedapatan menjadi tersangka korupsi. Dalam berbagai kesempatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebenarnya sering mengatakan bahwa penghasilan […]
WA only