NEWS
-
Tiga Pegawai Pajak Jadi Tersangka Korupsi Pajak, DJP: Satu Tersangka Sudah Dipecat!
Sebanyak tiga orang pegawai pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Sumetera Selatan dan Bangka Belitung ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pajak oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Romadhaniah mengatakan, penetapan tersangka tersebut merupakan hasil tindak lanjut kerja sama antara Kanwil DJP Sumatera Selatan dan […]
-
Dapat Tanah Warisan, WP Bisa Ajukan Surat Bebas Pajak Penghasilan
SINJAI, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai memberikan konsultasi terkait dengan pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan (PHTB) atas tanah warisan kepada wajib pajak pada 27 September 2023. Pegawai KP2KP Sinjai Husnul Hatima menjelaskan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan objek pajak penghasilan (PPh) final. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34/2016, […]
-
Kejaksaan Tetapkan Tiga PNS Pajak Tersangka Korupsi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menindak tegas pegawai yang telah menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi pajak oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Ketiganya bekerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Romadhaniah mengatakan, terhadap salah satu tersangka, yakni RFG telah […]
-
WP Diimbau Segera Bayar PBB dan Manfaatkan Pemutihan Pajak
Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengingatkan wajib pajak untuk segera membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Rudi mengatakan penerimaan pajak daerah, termasuk PBB-P2, sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan Kota Batam. Terlebih, pemkot menggelar program pemutihan denda PBB-P2 untuk meringankan beban ekonomi wajib pajak yang memiliki tunggakannya. “Kota Batam saat ini sedang kami […]
-
Ketentuan dan Mekanisme Pemungutan PPN oleh Bendaharawan Pemerintah
Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemungutan atas pajak pertambahan nilai atau PPN umumnya diserahkan kepada pelaku usaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Namun, selain PKP ada badan atau instansi yang ditunjuk oleh menteri keuangan dan berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa kena Pajak (JKP). […]
WA only