NEWS
-
DJP Imbau Wajib Pajak Waspadai Modus-Modus Baru Penipuan
Ditjen Pajak (DJP) kembali meminta para wajib pajak untuk mewaspadai beragam modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Kini, urusan pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP), implementasi coretax administration system, hingga mutasi pegawai DJP turut digunakan oleh oknum penipu untuk menipu wajib pajak. “DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus […]
-
Pemerintah Tegaskan Peran OSS dalam Pengajuan Insentif Perpajakan
Pemerintah menerbitkan PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang turut menegaskan peran online single submission (OSS) sebagai kanal untuk mengajukan insentif perpajakan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (23/6/2025). Pada Pasal 188 ayat (3) PP 28/2025, telah diatur bahwa subsistem fasilitas penanaman modal merupakan salah satu dari […]
-
Pemerintah Perpanjang Insentif PPh Final 0,5 Persen untuk UMKM hingga Akhir 2025
Pemerintah memperpanjang kebijakan insentif tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga akhir tahun 2025. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers tentang Paket Stimulus Ekonomi pada Senin, 16 Desember 2024. “Bagi dunia usaha, khususnya UMKM, kebijakan PPh Final […]
-
Bupati: 82% Usaha Tak Terdaftar, Potensi Pajak Puluhan Trilun Menguap
Pemkab Badung mengungkapkan 82,1% objek usaha yang beroperasi di Badung, Bali, masih belum membayar pajak. Alhasil, potensi pendapatan asli daerah (PAD) bernilai puluhan triliun rupiah pun menguap. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyebut pemkab telah menerbitkan 40.060 izin investasi atau usaha selama 2020-2024. Izin tersebut didominasi usaha pariwisata (seperti hotel dan restoran) serta real […]
-
Cara agar Dikenai Tarif PPh Umum Meski Omzet di Bawah Rp4,8 Miliar
Wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp4,8 miliar, tetapi ingin memilih untuk dikenai pajak penghasilan (PPh) berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan wajib menyampaikan pemberitahuan. Merujuk pada Pasal 5 ayat (1) PMK 164/2023, wajib pajak yang menginginkan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan umum PPh wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada dirjen pajak melalui kepala KPP […]
WA only