NEWS
-
Satpol PP Ikut Tagih Pajak Restoran, WP Bisa Kena Sanksi Tipiring
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram bakal turun tangan melakukan penagihan terhadap wajib pajak restoran. Kepala Satpol PP Kota Mataram Irwan Rahadi mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak restoran. Bila wajib pajak tidak kooperatif, wajib pajak tersebut akan dijatuhi sanksi tindak pidana ringan (tipiring). “Karena ini masih tunggakan jadi […]
-
Setoran PPh Badan Melambat, Defisit APBN Negara Ini Bakal Melebar
Pemerintah Selandia Baru memperkirakan defisit APBN 2022-2023 melebar dari yang direncanakan lantaran melempemnya kinerja penerimaan pajak. Juru bicara keuangan negara Nicola Willis mengatakan defisit anggaran yang melebar dapat terjadi seiring dengan melambatnya setoran pajak penghasilan (PPh) badan. Menurutnya, kinerja korporasi sedang lesu karena terdampak perlemahan ekonomi global. “Defisit NZ$2 miliar [sekitar Rp18,6 triliun] akibat penerimaan […]
-
Laporan Wajib Pajak Soal Biaya Natura & Kenikmatan, Ini Kata Kemenkeu
Pemerintah menegaskan tidak ada pelaporan khusus terkait dengan biaya-biaya natura dan/atau kenikmatan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (10/7/2023). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan dalam sistem akuntansi pembukuan atau pencatatan, pada prinsipnya, tidak ada biaya natura dan/atau kenikmatan. Biaya dicatat sesuai dengan jenis natura […]
-
Pemkot Adakan Program Pemutihan Pajak, Berlaku Sampai September
Pemkot Palangkaraya menggelar program penghapusan denda atau pemutihan pajak bumi dan bangunan (PBB). Program tersebut berlaku sampai dengan September 2023. Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin mengatakan fasilitas pembebasan denda hanya diberikan atas tunggakan PBB tahun pajak 2020 dan tahun-tahun setelahnya, yang dilunasi paling lambat pada September 2023. “Denda PBB dihapuskan bagi wajib pajak yang membayar […]
-
Natura Jadi Objek Pajak, DJP Sebut Tak akan Timbulkan Sengketa
Ditjen Pajak (DJP) menilai pengenaan pajak atas natura/kenikmatan tidak berpotensi menimbulkan sengketa. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pemerintah telah mengatur natura yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sepanjang natura tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Di sisi lain, bagi penerima […]
WA only