NEWS
-
Agar Rumah Umum Bebas PPN, MBR Harus Sampaikan Pemberitahuan
Guna mendapatkan pembebasan pengenaan PPN, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memperoleh rumah umum harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas tersebut. Rumah umum merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi orang pribadi WNI yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah seperti diatur dalam undang-undang mengenai perumahan dan kawasan permukiman. “Pemberitahuan pemanfaatan fasilitas disertai dokumen surat […]
-
Anggota DPR Ini Desak Kemenkeu Tinjau Ulang Pengenaan PPN 11% Produk Setengah Jadi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meninjau regulasi fiskal secara komprehensif terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 11% pada produk pengolahan setengah jadi seperti stainless steel (nikel) dan ingot (timah). Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suprawoto menilai, pengenaan PPN 11% pada produk pengolahan setengah jadi (intermediat) dari nikel menjadi stainless steel atau dari […]
-
Pemkot Incar 40 Restoran, Bakal Dipasangi Alat Perekam Pajak
Pemkot Surakarta, Jawa Tengah berencana memasang alat pencatat transaksi atau tapping box di 40 restoran yang tersebar di kota tersebut. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta Tulus Widajat mengatakan pemasangan tapping box menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Rencananya, tapping box akan dipasang di restoran-restoran yang ramai pengunjung. “Nanti kita lihat […]
-
Berlaku Bulan Depan! Ada Lagi Insentif Pajak Kendaraan di Provinsi Ini
MANOKWARI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat sedang menyiapkan peraturan gubernur (pergub) tentang keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Barat M Bachri Yasin mengatakan fasilitas diberikan untuk memperingati HUT Bhayangkara pada 1 Juli, Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, dan HUT Papua Barat […]
-
Pengenaan PPN 11% Atas Produk Setengah Jadi, Pengamat: Kebijakan Aneh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meninjau regulasi fiskal secara komprehensif terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 11% pada produk pengolahan setengah jadi seperti stainless steel (nikel) dan ingot (timah). Menanggapi hal tersebut, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengakui bahwa kebijakan tersebut merupakan hal yang aneh dan menjadi […]
WA only