NEWS
-
Ditjen Pajak Raih Rp11,48 Triliun dari Wajib Pajak Penunggak Besar
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat percepatan signifikan dalam proses penagihan pajak menjelang akhir tahun. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa realisasi penagihan terhadap 200 wajib pajak (WP) dengan tunggakan terbesar telah mencapai Rp 11,48 triliun. Angka tersebut mendekati 58% dari target penagihan hingga Desember sebesar Rp 20 triliun. “Dari target kami […]
-
Baru 3,18 Juta Wajib Pajak Terdaftar Coretax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, per 16 November baru ada sebanyak 3,18 juta dari sekitar 14 juta wajib pajak (WP) terdaftar yang sudah mengaktifkan akun Coretax. Coretax sendiri rencananya akan digunakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mulai tahun 2026. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan jumlah tersebut terdiri atas aktivasi akun Coretax […]
-
Tagih Pajak Rp40 Miliar, DJP Blokir Rekening 155 Wajib Pajak
Sebanyak 9 kantor pelayanan pajak (KPP) di wilayah Kantor Wilayah Ditjen Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) melakukan pemblokiran serentak terhadap 155 rekening milik penanggung pajak dengan tunggakan terbesar. Total nilai tunggakan yang diblokir mencapai Rp40,46 miliar. Sebelum tindakan pemblokiran rekening ditempuh, para wajib pajak telah diberikan imbauan serta kesempatan untuk memenuhi kewajiban […]
-
Warga RI! Ada Pesan dari Bos Pajak, Segera Aktifkan Coretax
Direktorat Jenderal Pajak mencatat baru sekitar 3,18 juta dari sekitar 14 juta wajib pajak terdaftar yang sudah mengaktifkan akun Coretax hingga 16 November 2025. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto merincikan aktivasi akun di Coretax dari Wajib Pajak Koperasi Badan sebanyak 599 ribu dan 2,6 juta WP pribadi atau sekitar 21,6% dari target DJP. “Ada pun […]
-
Fakta-fakta Penyidikan Kasus Pajak yang Bikin Bos Djarum dan eks Dirjen Pajak Dicekal
Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan pembayaran pajak periode 2016-2020. Imbas dari kasus ini, Kejagung meminta Kementerian Imigrasi mencegah (cekal) lima orang, termasuk mantan Dirjen Pajak dan bos grup Djarum untuk bepergian keluar negeri. Perkara ini diduga berkaitan dengan memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak tahun 2016-2020 oleh […]
WA only