NEWS
-
WP OP yang Telanjur Pakai Norma Bisa Kembali ke Rezim PPh Final UMKM
JAKARTA. Wajib pajak orang pribadi UMKM yang telanjur beralih dari skema PPh final UMKM ke norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) bisa kembali menggunakan skema PPh final UMKM untuk pelaksanaan kewajiban pajaknya. Sesuai dengan ketentuan peralihan pada PP 20/2026, wajib pajak orang pribadi yang jangka waktu pemanfaatan PPh final UMKM-nya berakhir pada tahun pajak 2024 boleh […]
-
Sekarang DJP Punya Cara Cegah Pengusaha Salahgunakan PPh Final UMKM
JAKARTA. Pemerintah kini memiliki cara untuk mencegah penghindaran pajak oleh pelaku usaha melalui skema PPh final UMKM 0,5%. Ada kalanya, para pelaku usaha melakukan pemecahan badan usaha atau firm splitting dalam rangka memanfaatkan PPh final UMKM. Kini, ruang praktik itu ditekan melalui penerbitan PP 20/2026. Topik mengenai PPh final UMKM ini ternyata masih cukup ramai […]
-
Jumlah Wajib Pajak Baru Bertambah 2,7 Juta, Tapi Setoran Dinilai Masih Minim
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pertambahan wajib pajak (WP) baru yang signifikan sepanjang 2026. Hingga 9 Juni 2026, sebanyak 2.756.803 wajib pajak baru telah terdaftar. Dari jumlah tersebut, penerimaan negara yang berhasil dikumpulkan dari WP yang telah melakukan pembayaran mencapai Rp 726,87 miliar. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Fajry […]
-
DJP: Pungutan pajak UMKM CV dan PT bukan berdasarkan omzet
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan mekanisme pungutan pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikeluarkan dari fasilitas pajak penghasilan (PPh) final 0,5 persen, seperti badan usaha CV dan PT, bukan menggunakan nilai omzet. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, menjelaskan pajak dihitung berdasarkan laba bersih (penghasilan neto) setelah […]
-
DJP Terbitkan PP Nomor 20 Tahun 2026, Pajak UMKM Tetap 0,5 Persen
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 Regulasi tersebut disebut sebagai penyempurnaan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran, sederhana, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan kebijakan baru tersebut dirancang agar […]
WA only