NEWS
-

Dirjen Pajak Temukan Penunggang Gelap’ dalam Restitusi Pajak
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menemukan, salah satu pemicu lonjakan restitusi pajak tahun ini karena adanya praktik ‘penunggang gelap’. Bimo menjelaskan penunggang gelap tersebut ditemukan dalam pengajuan restitusi pendahuluan. Modus yang dilakukan antara lain melalui perusahaan berbasis virtual office atau kantor non-fisik yang profil usahanya tidak sesuai dengan kegiatan bisnis yang diklaim. […]
-

Realisasi Penerimaan PPh OP & PPh 21 Terkontraksi, Ditjen Pajak Jelaskan Penyebabnya
Kementerian Keuangan mencatat realiasi penerimaan pajak dari pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) dan PPh 21 mencapai Rp 191,66 triliun hingga Oktober 2025, atau terkontraksi 12,8% year on year (yoy) atau bila dibandingkan periode sama tahun lalu. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, terkontraksinya penerimaan dari PPh orang pribadi dan PPh 21 akibat terdampak kebijakan tarif efektif […]
-

Ironi Coretax: Proyek Pajak Paling Prestisius yang Selalu Dirundung Masalah
Sistem Inti Perpajakan (Coretax) menjadi sorotan sejak awal tahun ini. Penerapan coretax tidak sebanding dengan niat awalnya karena sering terkendala masalah teknis hingga persoalan teknisi yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Dalam catatan Bisnis, coretax merupakan salah satu proyek prestisius yang menjadi bagian dari reformasi pajak. Proses pelaksanaan proyek ini telah berlangsung sejak tahun 2017 lalu dan mulai diterapkan […]
-

Ditjen Pajak Bakal Audit Coretax Jelang Serah Terima dari LG
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan proses serah terima sistem Coretax dari vendor LG CNS-Qualysoft Consortium pada 2026 akan melalui pengawasan ketat dan audit berlapis. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa saat ini Coretax memasuki masa latency atau masa penjaminan, di mana sistem belum boleh dimodifikasi dan sedang diuji di lingkungan layanan […]
-

Dirjen Pajak ungkap Alasan Butuh Bekingan Penegak Hukum
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim tetap independen dan dominan dalam mendorong kepatuhan penerimaan pajak melalui multidoor approach yang melibatkan instansi penegak hukum. Direktur Jenderal alias Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya tidak bisa berdiri sendiri kendati sudah dibekali dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Namun, Bimo mengakui upaya-upaya […]
WA only