NEWS
-
Cara Hapus Denda Telat Bayar Pajak dan Lapor SPT, Simak Syaratnya
Terlambat membayar pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dapat membuat wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda maupun bunga. Meski demikian, sanksi tersebut berpeluang dikurangi atau dihapus sepanjang memenuhi ketentuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ada dua mekanisme yang dapat ditempuh, yakni melalui kebijakan relaksasi khusus dari pemerintah dan pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi […]
-
DJP Targetkan Setoran Pajak Digital Naik Sampai 50%
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memperkirakan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital bisa tumbuh 50%, menjadi sekitar Rp 16 triliun. Meski demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku sangat berhati-hati dalam menetapkan target penerimaan pajak. Bimo menjelaskan, target tersebut masih bersifat konservatif. Pasalnya, aktivitas ekonomi digital mencakup berbagai sektor seperti perdagangan, mata uang, aset kripto, hingga […]
-
Dirjen Pajak Sebut Skema Pembebasan Pajak untuk Aksi Korporasi BUMN Tunggu Aturan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menunggu susunan dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebelum memberikan kepastian mengenai insentif pajak berupa pembebasan pajak bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya yang melakukan aksi korporasi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, regulasi yang menjadi dasar pembebasan pajak tersebut masih menunggu proses […]
-
DJP Siapkan Insentif Pajak buat BUMN, Ini Bocorannya
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerbitan aturan oleh DJP masih menunggu regulasi berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Pemerintah (PP). Ia menyebut PP yang mengatur insentif tersebut telah siap diterbitkan. “Kita sedang menunggu regulasi PM-nya, sama PP-nya begitu. PP ini kan sudah siap gitu,” ungkap Bimo kepada wartawan di kantor […]
-
Indonesia Mulai Pertukaran Informasi Pajak Kripto Lintas Negara Tahun Depan
JAKARTA. Indonesia akan memulai pertukaran informasi perpajakan aset kripto lintas negara pada 2027 melalui penerapan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) yang dikembangkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurcholisoh Ibnu Aman mengatakan, Indonesia telah mengadopsi kerangka kerja tersebut untuk mendukung pertukaran informasi antarotoritas pajak di berbagai negara. Menurut Nurcholisoh, kerja sama […]
WA only