NEWS
-
Rekening 84 Orang Tiba-tiba Diblokir Serentak Oleh DJP, Ini Perkaranya!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan pemblokiran rekening secara serentak terhadap 84 Wajib Pajak (WP). Aksi itu dilakukan guna menagih tunggakan pajak dengan total nilai mencapai Rp 330.664.197.474. Pemblokiran serentak dilakukan 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Banten pada 18-22 Mei 2026. Pemblokiran menyasar rekening para penunggak pajak […]
-
Pemerintah Incar Wajib Pajak Tajir dan Grup Korporasi pada 2027
Pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap wajib pajak besar, kelompok usaha, hingga individu berprofil tinggi pada 2027. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga penerimaan negara di tengah tekanan ekonomi global dan moderasi harga komoditas. Kebijakan itu tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Pemerintah menilai penguatan pengawasan kepatuhan perlu […]
-
Kebijakan Teknis Pajak 2027, dari Perluasan Basis Pajak hingga Penegakan Hukum
Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan teknis pajak 2027 yang akan menjadi perangkat untuk mengejar target penerimaan 2027. Hal itu tertuang pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF 2027), yang menargetkan pendapatan negara berada di kisaran 11,8% sampai 12,4% terhadap PDB. Pada dokumen tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa kebijakan umum perpajakan 2027 diarahkan untuk mendukung […]
-
Menteri Ekraf: Pemerintah Sepakati Turunkan PPh Royalti Penulis
Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap industri kreatif Tanah Air, khususnya subsektor penerbitan, melalui rekonstruksi kebijakan perpajakan bagi para penulis agar lebih sederhana, adil, dan berpihak. Hal ini disampaikan melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI (Menko Perekonomian), Jakarta. Rapat ini dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Menteri Keuangan […]
-
Perda Pajak Direvisi, Daerah Ini Bidik Tambahan Penerimaan Rp160 M
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan DPRD NTB resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang merevisi Perda 2/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Perda. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan revisi perda tersebut disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan penerimaan daerah dan kepentingan masyarakat maupun dunia usaha. “Kebijakan ini memperkuat […]
WA only