NEWS
-
Ada Momen Pemilu, Setoran Pajak Konsumsi Berpotensi Meningkat
Aktivitas pemilihan umum (pemilu) 2024 diyakini mampu menambah kantong penerimaan pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti menyampaikan, biasanya aktivitas pemilu akan mendorong konsumsi masyarakat juga meningkat. Dengan peningkatan konsumsi tersebut, diyakini setoran pajak konsumsi alias pajak pertambahan nilai (PPN) ikut terkerek naik. “Pemilu biasanya konsumsi […]
-
Banyak Cuti Bersama, Setoran PPN DN April 2023 Kontraksi 10,9%
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN) memberi kontribusi terbesar kedua dalam penerimaan pajak sampai akhir April 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, PPN DN menyumbang sebesar 21,4% dari penerimaan dari penerimaan pajak. Secara kumulatif, jenis pajak ini berhasil tumbuh 39,4% YoY, atau meningkat dibandingkan pertumbuhan periode sama tahun sebelumnya […]
-
Kewajiban Perpajakan Kontraktor Migas dalam Kontrak Gross Split
Kontraktor pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) dengan kontrak bagi hasil gross split memiliki kewajiban perpajakan tertentu yang perlu dipatuhi. Hal ini diatur secara terperinci dalam PP 53/2017. Beleid tersebut mendefinisikan ‘kontraktor’ sebagai badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja (WK) berdasarkan […]
-
Viral Arisan Rp2,5 Miliar, DJP Bilang Bukan Objek Pajak Penghasilan
Jagat media sosial diramaikan oleh video kegiatan arisan senilai Rp2,5 miliar yang digelar di sebuah kafe di Makassar. Ditjen Pajak (DJP) pun turut memberikan tanggapan atas kegiatan arisan tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) DJP Dwi Astuti mengatakan uang arisan bukanlah objek pajak penghasilan (PPh) mengingat uang arisan tidak memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi […]
-
Secara Jabatan, Pengurangan Sanksi Kurang Bayar Pajak PER-5/PJ/2023
Terdapat pengurangan sanksi administratif ketika ditemukan kekurangan pembayaran pajak saat restitusi dipercepat hingga Rp100 juta sudah diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Topik itu menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (22/5/2023). Pasal 3 PER-5/PJ/2023 memuat ketentuan ketika dirjen pajak memeriksa wajib pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak […]
WA only