NEWS
-
Dasar Penagihan, Ini Contoh Pajak yang Seharusnya Tidak Dikembalikan
JAKARTA. Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 PP 50/2022, ada beberapa dasar penagihan pajak. Adapun beberapa dasar penagihan pajak itu berupa surat ketetapan pajak kurang bayar, surat keputusan persetujuan bersama, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. “Dalam pengertian jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah […]
-
Didorong Peneriman Pajak, Cadangan Devisa Maret 2023 Naik Jadi US$ 145,2 Miliar
Jakarta. Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2023 mencapai US$ 145,2 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Februari 2023 yang sebesar US$ 140,3 miliar. Direktur Eksekutif Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menyampaikan, peningkatan posisi cadangan devisa pada Maret 2023 ini antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan penarikan pinjaman […]
-
DJP Giat Tambah Pemungut Pajak dari PMSE
BANDUNG. Sampai dengan 31 Maret 2023, pemerintah telah menunjuk 144 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sepanjang Maret 2023, pemerintah menambah tiga perusahaan sebagai pemungut PPN dan mencabut satu perusahaan sebagai pemungut PPN. Dalam pers release yang diterima dari Kantor Wilayah DJP Jabar, disebutkan, tiga penunjukan itu dilakukan […]
-
Cadangan Devisa Akhir Maret 2023 Naik Jadi USD 145,2 Miliar, Pendorong Penerimaan Pajak dan Pencairan Pinjaman
Jakarta. Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2023 mencapai USD 145,2 miliar. Jumlah tersebut naik jika dibandingkan dengan posisi pada akhir Februari 2023 yang tercatat USD 140,3 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menjelaskan, peningkatan posisi cadangan devisa pada Maret 2023 antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan […]
-
Bunyi Pasal yang Melarang DJP dan Sri Mulyani Umbar Data Soimah Terkait Pajak
Ada pasal yang melarang DJP dan Sri Mulyani mengumbar data Wajib Pajak. Akan tetapi baik DJP ataupun Sri Mulyani disebut sudah melanggar pasal tersebut. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan konfirmasi terhadap viralnya kasus pajak Soimah. Video konfirmasi DJP tersebut dibagikan pula oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, melalui unggahan Instagramnya. Dalam konfirmasi yang dilakukan, ada […]