NEWS
-
DJP Perluas Akses Informasi Keuangan WP, Bisa Minta Data Pihak Terkait
Dirjen Pajak memperluas cakupan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (21/7/2026). Merujuk Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-9/PJ/2026, permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan (IBK) kepada lembaga keuangan tidak hanya menyasar data wajib pajak atau nasabah, tetapi juga pihak yang terkait dengan wajib […]
-
DJP: Skema Baru Pajak E-Commerce Jangan Jadi Alasan Kerek Harga Barang
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan kebijakan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 tidak seharusnya menjadi alasan bagi pedagang untuk menaikkan harga barang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti mengatakan, pemerintah telah berkomunikasi Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), platform […]
-
DJP Sebut Pajak Marketplace Tak Bikin Harga Barang Naik, Ini Penjelasannya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pedagang daring oleh platform marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga barang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati mengatakan, pemungutan PPh oleh marketplace hanya mengubah mekanisme pembayaran pajak yang selama ini menjadi kewajiban pedagang. “Harusnya secara konsumen tidak terpengaruh, […]
-
DJP Intip Rekening Penunggak Pajak Sebelum Blokir Seluruh Harta
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menetapkan pedoman permintaan informasi keuangan wajib pajak melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026. Dalam Surat Edaran yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sejak 16 Juli 2026 itu, ditetapkan juga pedoman permintaan informasi maupun bukti atau keterangan keuangan (IBK) kepada lembaga keuangan maupun penyedia jasa […]
-
Pemerintah Beri Insentif Pajak 0% hingga 50 Tahun untuk Investor PFII, Apa Saja?
Pemerintah bersama Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Komisi XI DPR RI resmi menyepakati pemberian berbagai insentif perpajakan bagi pelaku usaha yang berinvestasi di PFII. Salah satu insentif yang diatur adalah fasilitas perpajakan yang dapat diberikan hingga 50 tahun untuk kegiatan usaha tertentu. Aturan insentif ini sudah disepakati dalam pengambilan persetujuan […]
WA only