NEWS
-

Sudah Ajukan Pemberitahuan NPPN, Jangan Lupa Cek Statusnya
Wajib pajak yang telah mengajukan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) perlu mengecek statusnya. Pengecekan status dalam konteks ini dilakukan untuk memastikan pemberitahuan NPPN telah masuk dalam daftar fasilitas wajib pajak dan belum expired. Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan hal tersebut melalui Panduan Pemberitahuan Penggunaan NPPN. “Lanjutkan dengan pengecekan daftar fasilitas saya untuk memastikan NPPN […]
-

Kunjungan Pegawai Pajak terkait Pengawasan, Begini Ketentuannya
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/2025 turut mengatur ketentuan kunjungan dalam rangka pengawasan yang perlu diperhatikan, baik pegawai pajak maupun wajib pajak. Merujuk pada Pasal 4 PMK 111/2025, terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan Ditjen Pajak (DJP) dalam rangka pengawasan atas kepatuhan wajib pajak. Salah satunya ialah kunjungan kepada wajib pajak. “Kunjungan adalah kegiatan yang […]
-

Ditjen Pajak Rekrut 236 Mahasiswa di Bali jadi Relawan Pajak
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali merekrut 236 mahasiswa sebagai Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) di Aula Balai Diklat Keuangan (BDK) Denpasar. Relawan pajak ini berasal dari berbagai Tax Center dari perguruan tinggi mitra edukasi DJP, yang akan berperan aktif mendampingi wajib pajak dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax. […]
-

Pelototi WP Terdaftar, DJP Bakal Awasi Pemenuhan 9 Kewajiban Ini
Ditjen Pajak (DJP) berwenang melakukan mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak terdaftar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 111/2025. DJP melakukan pengawasan tersebut berdasarkan hasil penelitian atas data dan/atau informasi yang dimiliki oleh otoritas pajak. Tujuannya, memastikan kepatuhan wajib pajak atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. “Pengawasan terdiri atas: Pengawasan Wajib […]
-

Cegah Alih Fungsi Lahan Sawah, Pemkab Didesak Beri Insentif Pajak
DPRD Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menekankan perlunya insentif pajak untuk petani yang mengelola sawah. Insentif tersebut dinilai penting guna mencegah alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Kendal Tardi meminta bupati Kendal menerbitkan peraturan khusus untuk mengatur pemberian insentif pajak bagi petani. Menurutnya, peraturan khusus dibutuhkan untuk memberikan kepastian […]
WA only