NEWS
-
Mulai 2027, DJP Tukar Data Aset Kripto dengan Negara Mitra
Ditjen Pajak (DJP) akan mempertukarkan data aset kripto dengan otoritas pajak yurisdiksi mitra melalui mekanisme cryptoasset reporting framework (CARF) mulai 2027. Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman mengatakan pertukaran ini mewajibkan Indonesia untuk menyiapkan data aset kripto secara akurat dengan dukungan lembaga terkait, yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Pertukaran informasi ini […]
-
DJP Tegaskan PMK 44/2026 Tak Batasi Hak Kuasa Wajib Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pengaturan kuasa wajib pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 sudah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 63/PUU-XV/2017 sekaligus putusan terbaru, yakni Putusan MK Nomor 341/PUU-XXIV/2026. Kepala Subdirektorat Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa DJP Meidijati mengatakan PMK 44/2026 tidaklah memberikan batasan kepada setiap orang untuk menjadi kuasa […]
-
DJP Ungkap 4 Strategi untuk Bikin Kepatuhan Pajak Lebih Mudah
Ditjen Pajak (DJP) meyakini penyederhanaan kepatuhan pajak (streamlining the tax compliance) dapat diwujudkan melalui reformasi sistem perpajakan untuk membuat pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah, cepat, dan dengan biaya yang lebih rendah. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penyederhanaan kepatuhan perpajakan juga bertujuan untuk memberikan kemudahan, stabilitas, dan kepastian bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. “Indonesia […]
-
DJP Cairkan Restitusi dengan Pertimbangkan Penerimaan dan Defisit
Ditjen Pajak (DJP) mengaku akan memfokuskan pencairan restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sembari tetap mempertimbangkan keberlanjutan fiskal. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan restitusi akan tetap dicairkan sesuai SOP yang berlaku. Namun, fokus utama pemerintah adalah menjaga penerimaan dan keseimbangannya terhadap pengeluaran. “Semua proses secara legal regulasinya kita penuhi, SOP-nya kita penuhi, hak wajib pajak […]
-
BPK Temukan Tax Holiday Tak Tepat Sasaran, Penerimaan Negara Berisiko Tergerus
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pemberian fasilitas fiskal berupa tax holiday kepada perusahaan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan kembali memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas insentif pajak dalam mendorong investasi. Selain berisiko mengurangi penerimaan negara, pemberian insentif yang tidak tepat sasaran berpotensi tidak menghasilkan tambahan investasi maupun manfaat ekonomi yang sepadan. Direktur Riset Bright Institute Muhammad […]
WA only