NEWS
-
DJP Jakbar sebut penerimaan pajak 2024 mencapai Rp64,7 triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat mencatat target penerimaan pajak dari seluruh unit kerjanya pada 2024 mencapai 64,7 triliun atau melampaui target yang ditentukan. Dengan target penerimaan sebesar Rp64,5 triliun pada 2024, Kanwil DJP Jakbar mencatatkan penerimaan bruto sebesar Rp72,2 triliun dan penerimaan neto sebesar Rp64,7 triliun atau 100,26 persen dari target, dengan […]
-
Kripto Makin Digemari, Pajak Transaksi Tembus Rp 1,09 Triliun Per Akhir 2024
Industri kripto telah berkontribusi signifikan bagi pendapatan negara melalui pajak. Hal itu tercermin dari pertumbuhan pajak transaksi kripto di Indonesia hampir tiga kali lipat di tahun 2024. Menurut data Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak dari transaksi aset kripto secara total sebesar Rp 1.09 triliun hingga Desember 2024. Angka ini terdiri dari Rp 246,45 […]
-
Penerimaan Pajak Kripto di RI Naik 3 Kali Lipat, Negara Kantongi Rp1 Triliun Selama 2024
Penerimaan pajak dari perdagangan aset kripto di Indonesia dilaporkan naik, tembus angka Rp1,09 triliun selama periode Januari hingga Desember 2024. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), melaporkan bahwa penerimaan pajak dari perdagangan aset kripto di 2024 melonjak tiga kali lipat jika dibandingkan dengan penerimaan pajak di tahun 2023. Dimana penerimaan pajak kripto tahun 2023 hanya mengantongi Rp220,83 miliar pada 2023, sementara 2022 sebesar Rp246,45 […]
-
Pajak Kripto Naik 3 Kali Lipat Jadi Tanda Transformasi Ekonomi Digital Indonesia
Pemerintah mencatat penerimaan pajak kripto telah terkumpul Rp 1,09 triliun hingga Desember 2024. Adapun total penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 32,32 trilin hingga 2024. Penerimaan pajak dari kripto berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan 2022, Rp 220,83 triliun penerimaan 2023, dan Rp 620,4 miliar penerimaan 2024. CMO Tokocrypto Wan Iqbal menjelaskan, pertumbuhan penerimaan pajak […]
-
Bos Pengusaha Ekspor Wanti-wanti Bahaya Wajib Parkir Devisa Hasil Ekspor 1 Tahun: Usaha Berhenti, Pajak Hilang
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno meminta pemerintah tak pukul rata kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 100 persen di dalam negeri untuk satu tahun. Alasannya, setiap sektor memiliki siklus usaha berbeda-beda. “Kalau semua disamakan dan ditahan satu tahun, usahanya berhenti dong, habis modalnya. Kalau berhenti kan yang rugi pemerintah juga, akhirnya nggak […]
WA only