NEWS
-
PMK Baru Terbit, Begini Ketentuan Biaya 3M Terkait Natura
Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022 menyatakan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sepanjang natura tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan. Melalui PMK 66/2023, pemerintah kemudian mendefinisikan biaya untuk 3M penghasilan terkait dengan natura tersebut. Biaya imbalan sehubungan […]
-
Alat Berat Kena Pajak Tahun Depan, DPRD Minta Dinas Sinkronkan Data
BALIKPAPAN, Panitia Khusus (Pansus) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kalimantan Timur diminta untuk melakukan pendataan ulang atas potensi pajak daerah. Ketua Pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kalimantan Timur Sapto Setyo Pramono mengatakan pendataan perlu dilakukan utamanya atas objek opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), pajak alat berat (PAB), dan pajak […]
-
Aturan Sri Mulyani: Fasilitas Laptop, HP & Pulsa dari Kantor Tak Kena Pajak
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merilis aturan baru soal pengenaan pajak atas natura alias barang/fasilitas dari kantor. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan pajak penghasilan dan untuk menghindari upaya penggerusan basis pajak. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau […]
-
Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Sudah 56 Persen dari Target
Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak sudah mencapai Rp970,2 triliun sampai dengan semester I/2023. Capaian tersebut setara dengan 56,5% dari target pada tahun ini senilai Rp1.718 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh 9,9% dari periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, penerimaan pajak terus menunjukkan kinerja positif sejalan dengan pemulihan ekonomi […]
-
Ini 6 Jurus Pemerintah Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi di Semester II 2023
STRATEGI PEMERINTAH DONGKRAK PERTUMBUHAN – Indonesia dianggap cepat dalam melakukan proses pemulihan ekonimi pascapandemi Indonesia. Seperti yang diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5%. Selain itu, Indonesia mampu mempertahan pertumbuhan ekonomi lima persen selama enam kuartal berturut-turut. Tak heran jika perekonomian Indonesia kembali masuk dalam grup upper middle income countries oleh Bank Dunia atau […]
WA only