NEWS
-
Kesepakatan Pajak Digital AS Tak Ganggu PPN PMSE
Pemerintah menegaskan komitmen Indonesia dalam kerjasama perdagangan timbal balik dengan Amerika Serikat (AS), khususnya di sektor ekonomi digital, tidak akan mengganggu mekanisme pemungutan pajak digital yang selama ini berlaku di dalam negeri. Dalam Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade, khususnya Section 3 tentang Digital Trade and […]
-
Kemenkeu Tegaskan Indonesia Tidak Terapkan Pungutan DST
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pemerintah tidak menerapkan pungutan pajak layanan digital atau digital services tax (DST) dan hanya mengenakan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pungutan pajak seperti PPh dan PPN PMSE telah memiliki dasar hukum yang jelas di Indonesia. Sementara itu, implementasi DST masih […]
-
Blokir Saham Dua Penunggak Pajak
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Pajak mulai menerapkan ketentuan pemblokiran dan penyitaan saham milik penunggak pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-26/PJ/2025. Saat ini Ditjen Pajak telah melakukan pemblokiran atas aset saham milik dua wajib pajak. “Berdasarkan data Coretax, kami sudah melakukan pemblokiran atas dua wajib pajak dengan total Rp 2,6 miliar yang […]
-
Lonjakan Pajak Konsumsi Ungkit Setoran Awal Tahun
Setoran pajak di awal tahun, moncer. Pajak konsumsi, berupa pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) menjadi salah satu pendorongnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi penerimaan pajak hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp 116,2 triliun, setara 4,9% dari target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Angka tersebut […]
-
Tarif Ilegal, Nasib Dana Jadi Tak Pasti
Ketukan palu hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) pada akhir pekan lalu, membatalkan tarif impor yang diberlakukan Presiden Donald Trump. Kendati melegakan sebagian pihak di satu sisi, keputusan tersebut juga diikuti serangkaian ketidakpastian baru di sisi yang lain. Dalam putusannya, enam hakim Mahkamah Agung menilai Trump telah melampaui wewenangnya dalam memberlakukan bea masuk besar-besaran dengan […]
WA only