NEWS
-
PPN DTP 100% Lanjut 2027, Apindo: Jadi Pendorong Keputusan Beli Rumah di Bawah Rp2 Miliar
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keberlanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk sektor perumahan pada 2027 turut menjadi faktor penentu kecepatan penjualan dan keputusan beli konsumen, terutama di segmen rumah di bawah Rp2 miliar. Wakil Ketua Umum Apindo Nasional Sanny Iskandar mengatakan keberadaan PPN DTP sangat membantu masyarakat kelas menengah dalam […]
-
Penerimaan Pajak Riau Tunjukkan Tren Positif, Tumbuh 28,97% hingga September 2026
Sampai dengan 30 September 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau berhasil mengumpulkan penerimaan negara dari sektorperpajakan sebesar Rp13,23 triliun (neto). Capaian ini terealisasi sebesar 64,99% dari target yang ditetapkan dalam KEP-151/PJ/2026 sebesar Rp20,35 triliun. Secara bruto, penerimaan pajak terkumpul sebesar Rp15,92 triliun atau tumbuh 6,71%. Kinerja penerimaan neto mencatatkan tren pertumbuhan yang sangat […]
-
Bayar PBB di Kantor Camat, WP di Kota Ini Bisa Dapat Pemutihan Denda
Warga Kota Medan, Sumatera Utara, dapat memanfaatkan layanan pojok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang kini hadir di berbagai kecamatan mulai 26 Oktober hingga 12 Desember 2026. Tidak hanya itu, warga yang membayarkan pajak melalui layanan pojok PBB selamaperiode tersebut dapat memanfaatkan program penghapusan denda. Dengan demikian, wajib pajak hanya perlu membayar […]
-
Bappenas: Strategi Pajak Daerah Tak Bisa Diseragamkan
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menerapkan strategi yang beragam untuk meningkatkan local tax ratio (LTR). Pasalnya, setiap provinsi memiliki karakteristik ekonomi, basis pajak, dan kapasitas pemungutan pajak yang berbeda. Kajian Kementerian PPN/Bappenas bersama SKALA yang bertajuk Analisis Capaian Indikator Local Tax Ratio Daerah mengelompokkan 38 provinsi ke dalam 4 klaster berdasarkan sejumlah indikator, antara […]
-
Bukan Tax Amnesty! DJP Hapus hingga 100% Sanksi Pajak, Pokok Utang Tetap Wajib Dibayar
Wajib pajak berpeluang terbebas dari sanksi administrasi hingga 100% melalui program baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Namun, fasilitas ini bukan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pemerintah hanya memberikan keringanan atas sanksi tertentu, sedangkan pokok pajak yang masih terutang tetap wajib dilunasi. Program bertajuk Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) tersebut diatur dalam Keputusan […]
WA only