NEWS
-

DJP catat 2,9 juta wajib pajak lapor SPT lewat Coretax per 18 Februari
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 2.906.662 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax per 18 Februari 2026. βPer tanggal 18 Februari 2026 pukul 08:07 WIB, progres pelaporan SPT Tahunan PPh (pajak penghasilan) tercatat 2.906.662,β kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis […]
-

Pajak E-Commerce Segera Berlaku, DJP Tunggu Lampu Hijau Purbaya
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengungkapkan perkembangan penunjukan perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) pada 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, kebijakan tersebut secara teknis telah siap diterapkan. Namun, pelaksanaannya masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan. Bimo menegaskan, realisasi penerimaan pajak dari skema tersebut tinggal menanti peluncuran resmi oleh Menteri Keuangan Purbaya […]
-

IMF Usul Pajak Gaji Naik demi APBN, Awas Jadi Beban Kelas Menengah!
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memberikan kritik terhadap laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyodorkan skenario ekspansi investasi publik untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045 atau negara maju pada perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Kepala Riset CITA Fajry Akbar menganggap proposal tersebut abai terhadap aspek inklusivitas dan justru berisiko membebani kelas menengah yang […]
-

Purbaya Kerek Tax Rasio
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rasio 2026. Target ini seiring membaiknya ekonomi nasional setelah kinerja penerimaan pajak 2025 meleset dari target pajak meningkat signifikan pada Perlambatan ekonomi sepanjang 2025 menekan tax ratio kesekitar 9% dari PDB. Realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun, […]
-

Luhut Sebut Lapisan Tarif Pajak Bakal Turun Bertahap
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong reformasi sistem perpajakan berbasis teknologi guna memperluas basis pajak sekaligus membuka peluang penurunan tarif secara bertahap. Reformasi tersebut akan segera dilaporkan Luhut kepada Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menghadirkan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Luhut menilai bahwa pemanfaatan government technology menjadi kunci untuk memperbaiki tata kelola […]
WA only