NEWS
-
Ada Pembaruan Sistem Pajak, DJP Revisi Ketentuan Soal PJAP
Ditjen Pajak (DJP) telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-5/PJ/2025 yang merevisi ketentuan mengenai penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) dalam PER-11/PJ/2019 s.t.d.d PER-10/PJ/2020. Melalui pertimbangan dalam PER-5/PJ/2025 dijelaskan revisi ketentuan PJAP tidak terlepas dari dilaksanakannya pembaruan sistem administrasi perpajakan di bidang peraturan perundang-undangan, proses bisnis, serta teknologi informasi dan basis data. Hal ini bertujuan untuk […]
-
Mekanisme abru Bagi Hasil Pph 21 Berlaku 2026
Pemerintah tengah menyiapkan perubahan mekanisme bagi hasil pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Selama ini, pembagian hasil PPh 21 ke daerah masih mengacu pada lokasi pemotong pajak. Namun, ke depan, pemerintah berencana mendasarkan skema tersebut pada domisili karyawan. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan pemetaan terkait perubahan […]
-
Ditjen Pajak Jawab Kritik Mari Elka soal ‘Berburu di Kebun Binatang’
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjawab kritik dari sejumlah pihak terkait ‘berburu di kebun binatang’. Terbaru, kritik terhadap ekosistem perpajakan di Indoneesia datang dari Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. Kritikan serupa juga disuarakan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dalam laporan berjudul “Dengan Hormat, Pejabat Negara: Jangan Menarik Pajak Seperti […]
-
Dirjen Baru Buka-bukaan Cara Tingkatkan Rasio Pajak RI
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto bicara upaya meningkatkan rasio pajak (tax ratio) setelah dilantik pada 23 Mei 2025. Komitmen itu sejalan dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bimo mengatakan, selain mengandalkan reformasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax, pihaknya juga akan meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, serta optimalisasi sektor-sektor […]
-
Purbaya Yakin Program Pemerintah Jalan Meski Penerimaan Pajak Meleset
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini program pembangunan di Indonesia tetap dapat berjalan lancar meski penerimaan pajak, khususnya PPN dan PPnBM, tidak menembus target. Purbaya mengeklaim pelaksanaan program pemerintahan bisa ditambal dengan menggunakan pos APBN berupa saldo anggaran lebih (SAL). Pada akhir 2024, SAL yang berada di kas negara mencapai senilai Rp457 triliun. “Let’s say […]
WA only