NEWS
-
Lapor SPT Tahunan, Ini Ajakan Khofifah untuk Wajib Pajak
SURABAYA. Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh wajib pajak untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dia menyampaikan ajakan itu setelah melaporkan SPT Tahunan bersamaan dengan kunjungan Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur I Sigit Danang Joyo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (27/3/2023). Dia mengingatkan batas akhir pelaporan SPT Tahunan […]
-
Faisal Basri Sebut Ditjen Pajak Tidak Bisa Diaudit, Ini Alasannya
Ekonom Senior Faisal Basri memberikan komentar terkait kasus yang menyeret Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurutnya, ini tidak terlepas dari pengawasan yang lemah dari direktorat tersebut. Bahkan dirinya menganalogikan DJP sebagai direktorat jenderal yang tidak tersentuh sekalipun kecuali oleh tuhan. “Sadar nggak sih kita, bahwa DJP itu adalah direktorat jenderal yang tidak tersentuh […]
-
33 Persen Aduan Pajak Tak Dapat Ditindaklanjuti, Ini Kata Sri Mulyani
JAKARTA. Kementerian Keuangan menyebut Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak) telah menerima sebanyak 240 aduan masyarakat sepanjang 2020-2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tak semua aduan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Komwasjak. Menurutnya, terdapat 75 aduan atau 33% dari keseluruhan aduan yang disampaikan masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti dengan berbagai alasan. “Pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti itu salah […]
-
Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Sri Mulyani Beberkan Konstruksi Kerja Sama PPATK dan Kemenkeu
Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap konstruksi kerja sama Kemenkeu dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu diungkap setelah ramainya pemberitaan soal transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun. Menurut dia, PPATK itu tidak hanya menerbitkan laporan hasil analisis sendiri, tapi juga atas permintaan atau permohonan dari kementerian, lembaga, dan aparat penegak […]
-
Soal Usulan Pemisahan DJP, Kemenkeu Harus Fokus Lakukan Pembenahan Lebih Dulu
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini tengah menjadi sorotan publik karena ulah oknum pegawai. Fenomena tersebut bahkan memunculkan kembali usulan pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terkait hal itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menilai, untuk saat ini hingga setahun ke depan pemisahan DJP menjadi badan tersendiri tidak diperlukan. Dia menganggap Kemenkeu cukup fokus untuk […]
WA only