NEWS
-
Petani di Punya Lahan Pertanian hingga 5.000 Meter? PBB Gratis
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memberikan fasilitas pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) atas lahan pertanian milik petani dengan luas maksimal 5.000 meter persegi. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Pemkab Lebak terhadap para petani. Menurutnya, pembebasan PBB ditargetkan bisa meringankan beban para petani di Lebak. “Ini merupakan terobosan murni Kabupaten […]
-
DJP Tegaskan Pengaturan Kuasa Pajak demi Lindungi WP
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pengaturan mengenai kuasa wajib pajak pada PMK 44/2026 dan PMK 55/2026 bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada wajib pajak. Mengingat kuasa wajib pajak bukanlah penanggung pajak, pemerintah perlu memastikan bahwa kuasa wajib pajak memiliki kompetensi untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak yang dikuasakan. “Kuasa bukan penanggung pajak. Ketika Bapak/Ibu menyerahkan tugas kepada […]
-
Menkeu Audit Restitusi Pajak, Awas Jadi ‘Utang Terselubung’ hingga Pukul PMI Manufaktur
JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) memikik wewenang baru untuk melakukan pemeriksaan dan audit khusus atas restitusi pajak dalam UU APBN 2027. Kalangan ekonom khawatir wewenang tersebut menjadi instrumen ‘utang terselubung’ pemerintah yang menguras likuiditas dunia usaha hingga mengancam rantai pasok global. Sebagaimana diketahui, wewenang audit khusus atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu tertuang dalam Pasal 37 […]
-
Cara Hitung PTKP 2026, Gaji Rp5 Juta Bebas Pajak?
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) kembali menjadi sorotan seiring wacana penyesuaian batas PTKP yang tengah dibahas pemerintah. PTKP merupakan batas penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, apabila penghasilan seseorang masih berada di bawah batas PTKP, maka penghasilan tersebut tidak dikenakan PPh Pasal 21. Sebaliknya, jika penghasilan […]
-
Kejar Target Pajak 2027, DJP Fokus Awasi WP Grup hingga WP Terkaya
Ditjen Pajak (DJP) akan meningkatkan pengawasan kepatuhan terhadap sejumlah kelompok wajib pajak pada 2027 untuk menutup compliance gap dan mendorong penerimaan pajak. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan setidaknya terdapat 3 kelompok wajib pajak yang akan menjadi fokus pengawasan kepatuhan DJP pada tahun depan. Ketiganya adalah wajib pajak grup, wajib pajak dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan […]
WA only