NEWS
-
SPP-TDLN Berlaku, Platform Asing Wajib Cantumkan PPN dalam Transaksi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai menerapkan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai/PPN Transaksi Digital Lintas Negara (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026. Melalui mekanisme ini, pedagang dan penyedia jasa digital dari luar negeri wajib memasukkan PPN Indonesia ke dalam harga atau jumlah yang harus dibayarkan pelanggan di Indonesia. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pengumuman DJP Nomor […]
-
WP GloBE Harus Registrasi via Coretax, Paling Lambat Besok
JAKARTA. Wajib pajak badan yang merupakan anggota dari grup perusahaan multinasional tercakup GloBE memiliki waktu hingga akhir bulan ini untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak GloBE. Dalam hal tahun pengenaan GloBE pertama dari grup perusahaan multinasional adalah pada 2025, entitas konstituen dari grup tersebut perlu melakukan penambahan status sebagai wajib pajak GloBE pada akhir bulan […]
-
Pertaruhan Rasio Pajak di Kala Insentif Fiskal Kian Royal
Pemerintah berkomitmen untuk tetap menggulirkan insentif fiskal pada 2027 untuk salah satunya menarik minat investasi. Nilai yang dianggarkan kian ‘royal’ meski diakui ikut menggerus rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (tax ratio) hingga minim dari segi serapan. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah berencana mengalokasikan insentif perpajakan sebesar Rp632 triliun atau setara […]
-
Ramai Wacana Ubah Batas Defisit APBN, DPR: Masih Dikaji
JAKARTA. Wakil Ketua Komisi XI DPR Muhammad Hekal menegaskan usulan untuk mengubah batas defisit APBN sebesar 3% terhadap PDB belum menjadi konsensus Komisi XI DPR. Hekal mengatakan usulan tersebut muncul dari masukan para pakar dalam pembahasan RUU Keuangan Negara. Menurutnya, masukan tersebut juga masih perlu dikaji lebih lanjut. “Ini menjadi usulan yang muncul dari para […]
-
UU APBN 2027 Beri Wewenang Audit Restitusi, Pengamat Ingatkan Hal Ini
JAKARTA. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2027 memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau audit penerimaan negara, termasuk audit khusus dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 37 UU APBN 2027. Adapun tata cara pelaksanaan pemeriksaan dan/atau audit tersebut akan diatur lebih lanjut melalui […]
WA only