NEWS
-
OPINI : Strategi Mencegah Sengketa Nikel di WTO Terulang
Kasus sengketa Kebijakan Nikel Indonesia yang digugat Uni Eropa terdaftar pada Dispute Settlement (DS 592) di WTO. Dalil gugatan yang digunakan Uni Eropa atas kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel dan Bijih Besi serta Persyaratan Pemerosesan dalam negeri Indonesia adalah Pasal XI:1 GATT/WTO. Pasal ini secara jelas melarang negara anggota WTO untuk melakukan pembatasan kuantitatif terhadap […]
-
Monev Fasilitas TPB dan KITE Diatur dalam PMK, Begini Penjelasan DJBC
Pemerintah menerbitkan PMK 216/2022 mengenai ketentuan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penerima fasilitas tempat penimbunan berikat (TPB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE). Aturan ini mulai berlaku pada 28 Februari 2022. Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Padmoyo Tri Wikanto mengatakan monev perlu dilaksanakan untuk mengevaluasi pemberian fasilitas kepabeanan, termasuk TPB dan KITE. […]
-
Menkeu Sri Mulyani sebut aturan perluasan devisa hasil ekspor akan terbit pada Februari
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan aturan perluasan devisa hasil ekspor (DHE) akan terbit pada Februari 2023. “Iya, (aturan DHE) selesai bulan ini, kita tunggu saja kan bulan Februari masih sampai tanggal 28,” kata Sri Mulyani saat ditemui usai acara “Mandiri Investment Forum 2023” di Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan saat ini aturan perluasan DHE yang […]
-
Cara Lapor SPT Pajak Tahunan untuk Orang Pribadi Gaji di Atas dan di Bawah Rp60 Juta
Pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan wajib pajak telah mulai dan akan berakhir pada 31 Maret 2023 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), sedangkan Wajib Pajak Badan pada 30 April 2023. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan bahwa untuk pelaporan SPT Tahunan wajib pajak terbagi menjadi dua kategori. Pertama, wajib pajak atau WP […]
-
Pertamina Setor Rp307 Triliun ke Negara di 2022
Abuse of Process Suatu aksi yang memboroskan waktu atau yang menggannggu, misalnya mengajukan kembali suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengdilan yang berwenang adalah pemakaian hak sewenang-wenang. Pengadilan itu dapat tinggal diam atau membubarkan aksi yang demikian. Akuisisi Penggabungan badan usaha dengan cara menguasai sebagian besar saham badan usaha lain. Dengan akuisisi, dua atau lebih […]
WA only