NEWS
-
Dukung PMK 68, Tokocrypto Hadirkan Fitur Bukti Pajak Kripto Pengguna
Tokocrypto menghadirkan fitur bukti pajak kripto pengguna. Hal ini dilakukan unruk mendukung Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Regulasi tersebut telah berlaku sejak 1 Mei 2022. VP Corporate Communication Tokocrypto Rieka Handayani mengatakan, untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pengguna, Tokocrypto meluncurkan fitur baru yang menyediakan […]
-
BTN Perkuat Ekosistem untuk Mencapai Target Jadi Bank KPR Terbaik Asean
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menargetkan menjadi bank KPR terbaik di Asia Tenggara pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, bank pelat merah ini telah melakukan berbagai strategi, mulai dari transformasi digital, ekspansi ke area bisnis baru, dan memperkuat sinergi dengan serikat pekerja perseroan. BTN terus melakukan pengembangan ekosistem KPR digital dengan melakukan kolaborasi […]
-
Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Februari 2023, Ini Perinciannya
Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023 Penetapan tarif bunga per bulan itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.6/KM.10/2023. Beleid tersebut diteken Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Nathan Kacaribu atas nama Menteri Keuangan […]
-
Harga Bitcoin Turun Hari Ini, Potensi Tren Positif Masih Ada
Aset kripto terbesar di dunia, yakni bitcoin tengah berada di zona merah pada Selasa (31/1). Per pukul 11.13 WIB, harga bitcoin berada di level US$ 22.838,70 per koin, merosot 3,82% dalam sehari dan turun 1,07% dalam sepekan. Sebelumnya, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi, harga bitcoin akan melemah pada perdagangan Selasa (31/1). Pergerakannya […]
-
Direktorat Jenderal Pajak padankan NIK dan NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang akan diberlakukan per 1 Januari 2024 nanti Seorang penyuluh pajak Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng) Alfathir Badra kepada sejumlah wartawan di Banjarmasin, Rabu, mengakui adanya kebijakan pemerintah memadankan NIK-NPWP tersebut. Kebijakan itu dilakukan […]
WA only