NEWS
-
Mau Validasi NIK tapi Terkendala Nama Tidak Sesuai, DJP Sarankan Ini
Ditjen Pajak (DJP) memberikan saran bagi wajib pajak yang terkendala ketika ingin melakukan validasi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) di DJP Online. Dalam akun Twitter @kring_pajak, DJP mendapat pertanyaan dari salah satu warganet perihal adanya kendala ketika ingin memvalidasi NIK. Kendala yang dimaksud ialah adanya ketidaksesuaian nama di NIK dengan […]
-
Cara Membuat NPWP Online 2023, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas yang digunakan sebagai sarana administrasi dalam melaksanakan proses perpajakan. Karena itu NPWP merupakan tanda pengenal yang perlu untuk dimiliki oleh setiap wajib pajak. Begini cara buat NPWP Online 2023, lengkap dengan syarat dan biayanya. Namun bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP jangan khawatir, sebab membuat NPWP […]
-
Mengenal Istilah Pemberlakuan Mundur dalam PP 55/2022, Apa Itu?
Beleid terbaru yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) telah terbit bulan lalu. Beleid tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022. PP 55/2022 turut mengakomodasi aturan terkait dengan kesepakatan harga transfer atau biasa dikenal dengan advance pricing agreement (APA). Dalam UU Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kewenangan Dirjen Pajak untuk melakukan kesepakatan harga transfer […]
-
Ini Cara Cek dan Validasi NIK Jadi NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan seluruh wajib pajak memutakhirkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar terintegrasi. Penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan bagian dari reformasi sistem administrasi perpajakan. Rencananya seluruh transaksi perpajakan hanya akan menggunakan NIK per 1 Januari 2024. Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, penggunaan NIK […]
-
Presiden Jokowi Tegaskan Hilirisasi Demi Kemakmuran Rakyat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, kebijakan hilirisasi sangat penting dilakukan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia. Pemerintah sendiri telah melarang hasil sumber daya alam mentah untuk di ekspor ke luar negeri. “Setiap negara berhak mensejahterakan rakyatnya dan kita tahu kekayaan alam yang diambil disini seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kita. Masa iya kita punya sumber […]
WA only