NEWS
-
REI DIY Berharap PPN DTP Diperpanjang
Real Estate Indonesia (REI) DIY berharap pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2023. Ketua REI DIY, Ilham Muhammad Nur mengatakan kebijakan PPN DTP yang digulirkan pada 2021 lalu terbukti mampu mengangkat penjulanan hunian pada masa pandemi Covid-19. Sayangnya insentif PPN DTP tersebut berakhir pada September 2022. “Kami berharap pemerintah meneruskan kebijakan PPN DTP […]
-
Parlemen Italia Setujui Pajak 26 Persen untuk Keuntungan Kripto
Parlemen Italia menyoroti pajak baru untuk cryptocurrency pada 29 Desember, sebagai bagian dari undang-undang anggarannya untuk 2023. Dilansir dari Bitcoin.com, Selasa (3/1/2023), senator menyetujui dokumen yang menyetujui rencana pengenaan pajak 26 persen untuk keuntungan cryptocurrency di atas 2.000 euro atau sekitar USD 2.060 (Rp 32 juta) selama masa pajak. Pajak keuntungan modal untuk kripto telah […]
-
Inggris Bebaskan Pajak Kripto untuk Investor Asing
Inggris memberlakukan pembebasan pajak untuk investor asing yang membeli kripto melalui manajer investasi atau pertukaran kripto lokal sejak Minggu, 1 Januari 2023. Rencana keringanan pajak ini diumumkan pada Desember, merupakan bagian dari rencana Perdana Menteri Rishi Sunak untuk mengubah Inggris menjadi pusat kripto. Bagian pajak pemerintah pendapatan dan Bea Cukai Inggris mengatakan pengecualian ini menjadi […]
-
Sah, Perusahaan Batubara yang Lakukan Hilirisasi Dapat Insentif Tarif Royalti 0%
Pelaku usaha di industri pertambangan batubara yang sudah melakukan peningkatan nilai tambah melalui pengembangan dan pemanfaatan batubara akan mendapatkan perlakuan khusus berupa pengenaan royalti 0%. Insentif ini tertulis dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang resmi dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022. Pada paragraf 5, Energi […]
-
Implementasi Konsensus Pajak di Indonesia akan Diadopsi Lewat PMK
Solusi 2 pilar akan diadopsi oleh Indonesia berdasarkan peraturan menteri keuangan (PMK). Merujuk pada Pasal 53 ayat (1) PP 55/2022, perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria tertentu dalam perjanjian atau kesepakatan bakal dianggap memenuhi kewajiban pajak subjektif dan objektif sehingga dikenakan pajak di Indonesia. Perjanjian yang dimaksud adalah Pilar 1: Unified Approach. “Ketentuan mengenai pemajakan akibat […]