Mindblown: a blog about philosophy.
-
PMK Baru Terbit, Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Sampai Desember 2021
Pemerintah akhirnya resmi memperpanjang masa pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19 sampai dengan Desember 2021. Perpanjangan tersebut tertuang dalam PMK 82/2021. Beleid ini merevisi PMK 9/2021. Perpanjangan insentif diberikan lantaran insentif pajak masih diperlukan untuk menangani dampak pandemi Covid-19. Namun, kriteria sektor yang menerima insentif tersebut disesuaikan. “Pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan […]
-
BKF: Kebijakan Insentif PPh Bakal Terdampak Pajak Minimum Global
Selain Pilar 1, ada pula Pilar 2 yang disepakati para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 untuk mengatasi tantangan perpajakan yang muncul dari digitalisasi dan globalisasi ekonomi. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengatakan kesepakatan Pilar 2 ditujukan untuk mengatasi isu base erosion and profit shifting (BEPS) dengan memastikan perusahaan multinasional, memiliki minimum omzet konsolidasi €750 juta, membayar […]
-
Pemerintah perpanjang 6 insentif pajak ini sampai akhir tahun 2021
Pemerintah memperpanjang pemberian insentif pajak hingga akhir Desember 2021. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Beleid yang telah berlaku per 1 Juli 2021 ini mengatur ada enam insentif pajak yang bisa […]
-
Fasilitas PPh Diperpanjang, Apa Saja Rinciannya?
Jakarta: Pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) dalam rangka penanganan pandemi covid-19 hingga 31 Desember 2021. Perpanjangan insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2021. Adapun fasilitas PPh yang diperpanjang tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020. Pertama, tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang […]
-
Ekonom CITA sebut konsensus perpajakan internasional banyak menguntungkan Indonesia
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan konsensus perpajakan internasional akan banyak menguntungkan Indonesia sebagai negara yang diterpa penginderaan pajak. Dalam Pillar I, perusahaan yang tidak punya physical presence dapat dipajaki oleh Indonesia. Sehingga aturan yang dibuat pemerintah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, untuk mengenakan PPh terhadap perusahaan […]
Got any book recommendations?
WA only