NEWS
-
Wali Kota Bakal Luncurkan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Depan
Pemkot Madiun, Jawa Timur akan menggratiskan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) bagi warga yang besaran pajaknya Rp25.000 ke bawah. Selain itu, ada juga diskon 50% kepada warga dengan besaran PBBP2 senilai Rp50.000. Wali Kota Madiun Maidi menyebut kebijakan keringanan pajak tersebut akan diterapkan pada tahun depan. Dia menyatakan kebijakan penggratisan dan diskon PBB-P2 […]
-
Optimalisasi Setoran PBB, Bupati Sediakan 26 Motor untuk Para Lurah
Pemkab Ponorogo, Jawa Timur menyediakan kendaraan operasional berupa sepeda motor bagi 26 lurah guna mendukung optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menjelaskan penerbitan Inpres No. 1/ 2025 memangkas anggaran perjalanan dinas (perdin) hingga 50%. Untuk itu, pemkab menyediakan motor agar kinerja lurah tidak terganggu meski anggaran perdin […]
-
Optimalisasi Pajak Daerah, Perda Soal Tata Kelola Parkir Direvisi
DPRD Kota Malang tengah menggodok revisi Perda No. 4/2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Dalam revisi tersebut, Pemkot Malang didorong mendata dan mensurvei ulang titik parkir secara komprehensif. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi menjelaskan tujuan survei ialah untuk memetakan secara akurat lokasi-lokasi titik parkir resmi di seluruh kota. Nanti, pemkot akan […]
-
Apindo: Menteri Keuangan Purbaya Hadapi Ujian Berat Fiskal dan Dinamika Global
Pengangkatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto dipandang Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai langkah strategis, namun dengan tantangan yang tidak ringan. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan berbagai pekerjaan rumah yang akan menjadi ujian besar bagi Purbaya, terutama terkait kebijakan fiskal dan dinamika ekonomi global. Menurut Bob, salah satu persoalan […]
-
Ditanya Nasib Badan Penerimaan Negara, Ini Respons Menkeu Purbaya
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan mengenai wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang dikabarkan beroperasi langsung di bawah presiden. Sebagai menkeu baru, Purbaya mengatakan belum ada instruksi khusus dari PresidenPrabowo Subianto terkait dengan pembentukan BPN. Bahkan, dia mengeklaim Prabowo memberikan keleluasaan kepadanya selaku bendahara untuk mengelola keuangan negara. “Belum ada [instruksi soal […]
WA only