Mindblown: a blog about philosophy.
-
Dirjen Pajak Minta Tambahan Kewenangan Penyidik, Ini Alasannya
Materi yang disampaikan Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (5/7/2021). (tangkapan layar Youtube) JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengusulkan tambahan kewenangan bagi penyidik pajak untuk menyita aset, menangkap, dan menahan tersangka tindak pidana perpajakan. Tambahan kewenangan ini dimasukkan dalam revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dirjen Pajak Suryo Utomo […]
-
PPKM Darurat, Masih Ada 18 Lokasi Samsat Keliling Ini di Jadetabek
JAKARTA – Sejumlah lokasi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat Keliling tersedia untuk memudahkan masyarakat Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) membayar pajak kendaraan bermotor pada hari ini, Selasa (6/7/2021). Dikutip dari akun Twitter @TMCPoldaMetro di Jakarta, setidaknya ada 18 titik yang menjadi lokasi layanan Samsat Keliling (Samling) di Jadetabek yang disediakan Polda Metro Jaya pada hari […]
-
Kota di Italia Beri Denda Rp6 Juta untuk yang Keluyuran Malam
Jakarta, CNN Indonesia — Ketika kota-kota di seluruh dunia mulai menyambut kembali wisatawan, salah satu destinasi wisata paling populer di dunia ini sedang memberlakukan batasan pengendalian massa demi mencegah lonjakan virus Corona. Kota Florence di Italia telah memberlakukan peraturan yang melarang warga dan wisatawan jalan-jalan di sekitar area paling populer di kota Italia setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu […]
-
WP Badan Lapor Rugi Bakal Kena PPh Minimum 1% dari Omzet
JAKARTA – Pemerintah mengusulkan pengenaan alternative minimum tax (AMT) atau pajak penghasilan (PPh) minimum dengan tarif sebesar 1%. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan AMT perlu dimasukkan dalam revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) karena adanya tren peningkatan wajib pajak yang membukukan kerugian selama 5 tahun berturut dan tidak membayar pajak. Meski terus merugi, […]
-
Begini Penjelasan Dirjen Pajak Soal Rencana Perubahan Ketentuan Natura
JAKARTA – Pemerintah berencana melakukan pengaturan kembali mengenai natura (fringe benefit) dalam revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan selama ini, fringe benefit tidak dihitung sebagai biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak termasuk penghasilan bagi penerima atau pekerja. Ketentuan itu menimbulkan ketidakadilan karena fringe benefit cenderung dinikmati kelompok pekerja […]
Got any book recommendations?
WA only