NEWS
-

DJP Tegaskan Pajak UMKM Tetap Ringan, Aturan PPh Final Disempurnakan agar Insentif Tepat Sasaran
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap berlaku. Penyempurnaan ketentuan yang dilakukan pemerintah bukan untuk menghapus insentif perpajakan, melainkan memperjelas kriteria penerima manfaat agar fasilitas lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan rasa keadilan. Penyuluh Pajak Ahli Muda Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Monica Christina Panjaitan, […]
-

BI Soroti Peran Migas dalam Defisit Neraca Dagang Mei 2026
Bank Indonesia (BI) mencatat defisit neraca dagang pada Mei 2026 yang mencapai US$1,61 miliar disebabkan adanya kenaikan defisit neraca dagang migas. Defisit neraca perdagangan migas meningkat menjadi US$3,76 miliar akibat penurunan ekspor migas yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan impor migas. “Sementara itu, neraca perdagangan nonmigas pada Mei 2026 tetap mencatat surplus US$2,15 miliar, ditopang […]
-

DJP: Aturan Pajak UMKM Bukan Dihapus, tapi Kriteria Penerima Diperjelas
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyempurnakan ketentuan pajak penghasilan (PPh) Final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Perubahan tersebut dilakukan dengan memperjelas kriteria penerima fasilitas agar insentif perpajakan lebih tepat sasaran. Penyuluh Pajak Ahli Muda Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Monica Christina Panjaitan menegaskan perubahan itu bukan menghapus fasilitas pajak bagi UMKM. “Pada […]
-

Rencana Ekspansi 3 KEK, Pemerintah Perlu Evaluasi Insentif Pajak?
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mendorong pemerintah mengevaluasi insentif pajak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang rencana ingin diperluas yaitu Kendal, Gresik, dan Galang Batang. Adapun, perluasan tiga KEK itu karena besarnya permintaan dari calon investor. Yusuf menilai ekspansi di ketiga wilayah tersebut masuk akal dan efisien secara kebijakan, […]
-

Rasio Pajak Indonesia Terendah ke-3 di Asia Pasifik, Apa Dampaknya?
Kinerja penerimaan pajak Indonesia kembali mendapat sorotan. Laporan terbaru OECD Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026 mencatat rasio pajak (tax ratio) Indonesia hanya mencapai 11,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tax ratio terendah ketiga di antara 38 negara dan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik yang disurvei. […]
WA only