NEWS
-
Kementerian PPN Dorong Digitalisasi Daerah
JAKARTA. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasi (PPN/Bappenas) menyoroti kemandirian fiskal daerah. Selama ini, pemerintahan daerah (pemda) masih bergantung pada tranfer ke daerah (TKD). Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan, untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan tindakan lanjut penataan keuangan daerah. “Yaitu melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah ber pengembangan […]
-
Menanti Kepastian Tarif PPh Final MKM 0,5%
KEPASTIAN hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkait perpanjangan masa penggunaan tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% belum juga jelas. Hingga kini, perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 belum juga diterbitkan pemerintah. “Seharusnya kebijakan pemerintah tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah,” ujar Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman. la […]
-
Kemkeu Kaji Perubahan Skema Bagi Hasil PPh 21
Pemerintah berencana mengubah mekanisme bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Selama ini, pembagian hasil PPh 21 ke daerah masih mengacu pada lokasi pemotong pajak. Nah ke depan, pemerintah berencana mendasarkan skema ini pada domisili karyawan. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, dalam rapat bersama Komite IV DPD RI, Selasa (2/9), menjelaskan, […]
-
Menyigi Pajak dari Aset Kripto di Luar Negeri
Indonesia mendandatangani perjanjian kerjasama pertukaran data aset digital dengan OECD Era baru transpa ransi pajak kripto resmi dimulai. Indonesia kini siap tukarmenukar data aset digital dengan 50 negara setelah bergabung dalam perjanjian internasional yang digagas Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Berdasarkan daftar terbaru OECD per 26 Agustus 2025, Indonesia tercatat menandatangani Multilateral Compe […]
-
Hotel-Restoran di Jakarta Dapat Diskon Pajak, Ini Skema & Syaratnya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha di sektor perhotelan serta restoran makanan dan minuman berupa diskon pajak sebesar 20-50%. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 722 Tahun 2025 yang diteken pada Senin, 25 Agustus 2025. Insentif keringanan pajak diberikan melalui tiga skema. Pertama, diskon 50% untuk pajak […]
WA only