NEWS
-
Menko Airlangga Bantah Tengah Bahas Tax Amnesty Jilid III
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah bahwa pemerintah tengah membahas program tax amnesty jilid III. “Wah, belum-belum,” kata Airlangga saat ditemui seusai menghadiri acara Indonesia Business Council di Jakarta, Senin (13/1/2025). Bantahan ini muncul, setelah Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengungkapkan bahwa program pengampunan pajak itu kini tengah digodok oleh Kemenko […]
-
Ini 3 Teknologi Mobil Hybrid yang Dapat Insentif Pemerintah
Pemerintah sudah meluncurkan insentif, berupa diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen, untuk mobil hybrid. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kemudian memberikan secara rinci teknologi hybrid seperti apa yang mendapatkan insentif PPnBM DTP. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta, merinci teknologi hybrid yang mendapatkan […]
-
Coretax Diklaim Sudah Lancar, Bakal Dipakai untuk SPT Tahunan?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan sejumlah perbaikan pada sistem Coretax agar tidak ada lagi masalah yang dihadapi oleh wajib pajak dalam mengakses layanan Coretax. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, mengatakan bahwa upaya perbaikan terbaru yang telah dilakukan meliputi sistem pendaftaran, SPT, dan Document Management System. “DJP […]
-
Pendapatan Negara di Sepanjang 2024 Tembus Rp2.842,5 Triliun, Berikut Rinciannya
Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bahwa pendapatan negara tumbuh positif di tengah moderasi harga komoditas. Menurut Sri Mulyani, meski sempat terkontraksi pada semester pertama, kinerja pendapatan negara mampu mencapai Rp2.842,5 triliun (101,4% dari target APBN ) atau tumbuh positif 2,1% (yoy) pada penghujung tahun 2024. “Kinerja pendapatan negara yang positif ini akan […]
-
Direktorat Jenderal Pajak: Tidak Ada Denda Keterlambatan Akibat Gangguan Coretax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak akan mendenda wajib pajak yang menghadapi kendala dalam menggunakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Sistem yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2025 itu terus mengalami berbagai kendala meski sudah lebih dari sepuluh hari berjalan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menyampaikan kendala tersebut menyebabkan […]
WA only