Mindblown: a blog about philosophy.
-
Revisi PPN, Airlangga Tunggu DPR Soal Pembahasan RUU Perpajakan
Jakarta – Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) akan memuat berbagai isu, salah satunya merevisi tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah masih menunggu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk membahas kelanjutan RUU KUP. “(Kami) Tunggu dari DPR. Itu kan dibahas di DPR. Tunggu […]
-
Insentif PPN Dongkrak Penjualan Rumah di Surabaya Barat
Surabaya — Kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) mampu mendongkrak penjualan CitraLand The GreenLake, salah satu proyek Ciputra Group di kawasan Surabaya Barat, hingga dua kali lipat pada tahun ini. “Kebijakan pemerintah terkait insentif PPN sangat tepat, karena sektor properti di masa pandemi covid-19 memang sangat membutuhkan stimulus guna menggairah pasar,” kata Associate Director PT […]
-
Ada Masukan Nih Pak Jokowi Soal Tax Amnesty Biar Adil!
Jakarta — Pemerintah dikabarkan akan menjalankan program tax amnesty jilid dua. Sebelumnya Pemerintah menjalankan program ini pada 2016-2017 lalu selama sembilan bulan. Tax Amnesty adalah salah satu program pengampunan pajak yang ditujukan pemerintah kepada seluruh ‘pengemplang pajak’ untuk mengakui kesalahannya. Di antaranya, membayar kekurangan pajak pada tahun-tahun sebelumnya termasuk juga penghapusan bunga dan dendanya. Program […]
-
Pengamat: Kenaikan Pajak Orang Kaya Harus Dilakukan Agar Ada Keadilan dalam Bayar Pajak
Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan pemerintah akan meningkatkan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) yang berpenghasilan di atas Rp5 miliar dari 30 persen menjadi 35 persen. Para pengamat pajak mengatakan peningkatan tersebut perlu dilakukan agar tercipta keadilan pembayaran pajak. Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan menilai pajak harus mencerminkan prinsip […]
-
Integrasi Data Pajak Lewat NIK dan NPWP
PEMERINTAH bakal membangun sistem data perpajakan terintegrasi. Sejalan dengan program Satu Data Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, sistem akan menggunakan common identifier. “Sambil terus membangun pondasi, Direktorat Jenderal Pajak melakukan integrasi data perpajakan dengan melakukan matching dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),” kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, Jumat (28/5). […]
Got any book recommendations?
WA only