NEWS
-
Ditjen Pajak: Pajak Digital dan Data Jadi Andalan Awal Tahun 2026
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan sejumlah strategi yang akan menjadi fokus Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengamankan penerimaan negara pada awal tahun 2026. Upaya itu mencakup penguatan layanan elektronik, optimalisasi basis data, hingga perluasan cakupan pajak di sektor digital. Bimo menjelaskan, DJP akan melanjutkan penguatan sistem pelayanan elektronik sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Penyempurnaan prosedur bisnis […]
-
DJP Sudah Kirim Email Edukasi Coretax ke 13 Juta Wajib Pajak
Ditjen Pajak (DJP) telah mengirimkan email soal penyampaian SPT Tahunan melalui coretax system kepada sekitar 13 juta wajib pajak. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pengiriman email blast ini menjadi bagian dari upaya DJP memberikan edukasi mengenai coretax kepada wajib pajak. Menurutnya, edukasi terus berjalan untuk mempersiapkan wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan 2025 secara online melalui […]
-
Bos Pajak Buka-bukaan soal Restitusi Rp 340 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan realisasi penerimaan pajak neto periode Januari-Oktober 2025 berada di angka Rp 1.459,03 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 1.517,54 triliun Secara rinci, penerimaan dari PPh Badan berada di angka Rp 237,56 triliun (turun 9,6%), PPh Orang Pribadi dan PPh 21 Rp 191,66 […]
-
104 Pengemplang Pajak Bayar Kewajiban ke Negara, Nilainya Tembus Rp 11 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan telah berhasil mendapat penerimaan Rp 11,48 triliun dari 104 wajib pajak yang menunggak kewajiban ke negara. Jumlah itu lebih dari separuh dari target Rp 20 triliun pada tahun ini. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, ada 201 total wajib pajak yang terdata menunggak dengan jumlah besar. Hal ini sudah […]
-
Kring Pajak Beri Penjelasan Soal Kriteria WP yang Dapat Gunakan NPPN
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan menjelaskan terkait dengan kriteria wajib pajak yang dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN). Kring Pajak menyebut wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp4,8 miliar wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali wajib pajak yang bersangkutan memilih […]
WA only