NEWS
-
Pemerintah Rencanakan Pajak Ekspor Emas hingga 15% Mulai 2026
Pemerintah Indonesia akan memberlakukan pajak ekspor emas dengan tarif antara 7,5% hingga 15% mulai tahun depan, sebagai bagian dari kebijakan baru yang saat ini tengah difinalisasi. Kebijakan tersebut bertujuan mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas emas di dalam negeri. Direktur Jenderal Strategi Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam rapat dengan DPR pada Senin (17/11/2025) […]
-
Ubah Fokus, Belanja Fiskal China Anjlok
Belanja fiskal China merosot pada bulan Oktober ke level terendah sejak tahun2021: Di tengah tingginya risiko ekonomi global, Beijing terlihat mulai lebih memperhatikan kondisi utang ketimbang jor-joran mendorong pertumbuhan. Bloomberg melaporkan, pengeluaran gabungan dalam dua anggaran utama China, yakni rekening publik umum dan buku dana yang dikelola pemerintah, anjlok 19% secara tahunan pada bulan lalu […]
-
Dirjen Pajak Sebut Surat Cinta Bukan Pemerasan
Direktorat Jenderal (itjen) Pajak KementerianKeuangan (Kemkeu) berupaya mengejar target penerima-an akhir tahun dengan melayangkan surat cinta pajak aliasSurat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterang-an (SP2DK). Namun, Ditjen Pajak menegaskan surat terse-but bukanlah bentuk tekanan atau pemerasan. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto menga-takan, penerbitan SP2DK merupakan mekanisme klarifika-si yang lebih manusiawi dalam pengawasan kepatuhan.Menurutnya, SP2DK […]
-
Bos Pajak Blak-blakan Soal Modus Kasus Ekspor Turunan CPO
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan perihal kasus pelanggaran ekspor produk turunan CPO yang merugikan negara triliunan rupiah. Seperti diketahui, operasi gabungan Kementerian Keuangan, Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak, bersama Satgassus Polri baru-baru ini menangkap 87 kontainer yang mengelabui pajak. Pelanggaran ini dilakukan oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Diketahui, barang diberitahukan sebagai […]
-
DPR Kritik Lambannya Pemerintah Terbitkan PP Peta Jalan Pajak Karbon
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengkritik Kementerian Keuangan yang tak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait peta jalan pajak karbon. Sebagaimana diketahui, aturan pajak karbon tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Misbakhun menjelaskan bahwa ketentuan terkait pajak karbon dalam Undang-Undang HPP disusun pada masa berlangsungnya KTT COP […]
WA only