NEWS
-
Ribuan Perusahaan Bakal Wajib Daftar sebagai WP GloBE ke Ditjen Pajak
DJP memperkirakan akan ada ribuan anggota grup perusahaan multinasional di Indonesia yang perlu mengajukan penambahan status sebagai wajib pajak GloBE. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (22/6/2026). Anggota grup perusahaan multinasional dimaksud terdiri dari sekitar 40 entitas induk utama serta ribuan entitas konstituen yang merupakan anak usaha dari grup […]
-
UU P2SK Siapkan Insentif Pajak untuk Financial Center Indonesia
Pemerintah resmi memasukkan ketentuan mengenai Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Aturan baru tersebut membuka jalan bagi pembentukan kawasan keuangan khusus yang mengadopsi standar internasional dan dilengkapi berbagai fasilitas, termasuk insentif perpajakan. Ketentuan tersebut diatur […]
-
Surat Utang Danantara Bak Tax Amnesty Baru
Klausul imunitas hukum dan perlindungan data investor menyerupai pengampunan pajak Kebijakan Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang diterbitkan Danantara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (P2SK) semakin menjadi sorotan. Pasalnya, negara memberikan imunitas hukum yang secara khusus bagi para investornya. Dalam Pasal 50A ayat (5) UU […]
-
Kepatuhan Rendah, Realisasi PBB di Daerah Baru 35%
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencatat realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahun ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Pasalnya, realisasi PBB hingga 12 Juni 2026 baru senilai Rp16 miliar atau sekitar 35% dari target yang telah ditetapkan. “Untuk kecamatan yang tertinggi itu ada Kecamatan Pabedilan yang capaiannya sudah 52,49%. […]
-
DJP Cemas Pajak dari MBG dan Koperasi Merah Putih Tak Tertagih Optimal
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengungkapkan sejumlah tantangan dan risiko potensi kehilangan penerimaan negara (potential loss) dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) serta program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Bimo menilai terdapat kerancuan dalam kebijakan perpajakan yang diterapkan pada program Makan Bergizi […]
WA only