NEWS
-
Purbaya Geram! Banyak Importir Balpres Tak Bayar Pajak Bertahun-tahun
Menteri Keuangan Purbaya kembali mengeluarkan pernyataan keras terkait maraknya praktik impor pakaian bekas (balpres) ilegal yang merugikan kas negara. Purbaya mengatakan bahwa banyak importir pakaian bekas atau balpres ilegal yang tidak pernah membayar pajak selama bertahun-tahun. Temuan ini diperoleh dari hasil penelusuran setelah yang bersangkutan kerap berkoar-koar di media sosial menolak upaya pemerintah membasmi bisnis […]
-
Cegah Layanan yang Tak Sesuai, DJP Atur Ulang Penyampaian Pengaduan
Dirjen Pajak Pajak Bimo Wijayanto menerbitkan peraturan baru terkait dengan tata cara penyampaian pengaduan di lingkungan Ditjen Pajak (DJP). Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Dirjen Pajak No. PER-21/PJ/2025. Beleid tersebut diterbitkan untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum serta kemudahan bagi pegawai dan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. PER-21/PJ/2025 juga mengatur ulang ketentuan tata cara penyampaian pengaduan […]
-
Waspada penipuan berkedok pemutakhiran data wajib pajak
Saat ini kita sedang memasuki era baru di bidang perpajakan yaitu era Coretax. Tentu saja ada sedikit penyesuaian yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak diantaranya adalah membuat akun dan kata sandi baru di coretax yang akhir-akhir ini sering digaungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan istilah : “Aktivasi Akun Coretax.” Perubahan ini tidak luput dari […]
-
Purbaya Kejar Pajak Importir Balpres, SPT Nol Semua!
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya sejumlah pelaku importir pakaian bekas atau balpres ilegal yang tak pernah membayar pajak. Ia mengatakan, temuan itu ia peroleh dari hasil penelusuran kepatuhan perpajakan para pelaku importir pakaian bekas ilegal dan sering tampil di media sosial untuk menolak upayanya dalam membasmi aktivitas perdagangan thrifting. “Yang ribut-ribut di medsos […]
-
PMK Baru, Penyesuaian Kebutuhan Jabatan Fungsional DJP Dihitung Ulang
DJP perlu menghitung ulang penyesuaian kebutuhan jabatan fungsionalnya, termasuk penilai pajak, asisten penilai pajak, penyuluh pajak, asisten penyuluh pajak, pemeriksa pajak, dan asisten pemeriksa pajak. Hal ini disebabkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja menerbitkan beleid baru, yakni PMK 78/2025, mengenai pedolan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional di bidang keuangannegara. Topik ini menjadi salah satu […]
WA only