NEWS
-

Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN, Ini Alasan Purbaya
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan menolak permintaan Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani soal penghapusan kewajiban pajak bagi sejumlah BUMN. Permintaan itu diajukan sebelum tahun 2023, ditolak karena perusahaan pelat merah tersebut dinilai sudah meraup keuntungan. “Dia (Rosan) minta keringanan pajak beberapa perusahaan (BUMN), dulu, sebelum 2023 kejadiannya kalau enggak salah, […]
-

Wajib Pajak Minerba Tumbuh 3% per Tahun, Penerimaan Mineral Logam Tembus Rp45 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah wajib pajak subsektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) meningkat dalam lima tahun terakhir. Rata-rata pertambahannya mencapai sekitar 3% per tahun. “Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 6.321 wajib pajak, dan pada tahun 2025 tumbuh menjadi 7.128 wajib pajak,” ucap Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, melalui keterangan resmi, dikutip Minggu […]
-

Ada Pojok Pajak, Ratusan ASN Daerah Ramai Ramai Aktivasi Akun Coretax
Pemkab Konawe Utara bersama KPP Pratama Kendari menggelar Pojok Pajak di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara pada 18 November 2025 guna mempercepat peningkatan kepatuhan perpajakan ASN. Kegiatan Pojok Pajak tersebut dihadiri lebih dari 280 pegawai negara dari berbagaiinstansi, mulai dari Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi danInformatika, hingga para camat dan […]
-

DJP Imbau WP Jangan Lupa Tenggat Waktu Setor Angsuran PPh Pasal 25
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan bahwa kewajiban menyetor angsuran PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 setiap bulan berikutnya. DJP pun mewanti-wanti supaya wajib pajak menyetor angsuran PPh Pasal 25 tepat waktu. Hal ini penting agar wajib pajak terhindar dari sanksi administratif. “Mau mengingatkan kembali soal Angsuran PPh Pasal 25. bagi wajib pajak yang memiliki kewajiban […]
-

Segini Sengketa Pajak Administratif yang Diselesaikan DJP pada 2024
Ditjen Pajak (DJP) telah menyelesaikan puluhan ribu sengketa pajak secara administratif atas pengajuan keberatan dan permohonan nonkeberatan sepanjang 2024. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2024, DJP menerima total 16.929 pengajuan keberatan dan 357.479 permohonan nonkeberatan. Dari jumlah itu, DJP melakukan penyelesaian sebanyak 14.661 surat keputusan keberatan dan 376.161 surat keputusan nonkeberatan. “Jumlah penyelesaian atas pengajuan keberatan […]
WA only