NEWS
-
Simak! Alasan Pemerintah Beri PPh Final UMKM Permanen ke PT Perorangan
Wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan turut mendapatkan fasilitas PPh final UMKM tanpa batas waktu berdasarkan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022. Perseroan perorangan diputuskan untuk boleh memanfaatkan skema PPh final UMKM tanpa batas waktu karena badan dimaksud dianggap memiliki karakteristik yang sama dengan wajib pajak orang pribadi. “PT perorangan itu walaupun unit yang terpisah […]
-
Direktorat Jenderal Pajak Minta Wajib Pajak Aktifkan Coretax
DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengingatkan kepada wajib pajak untuk segera mengaktifkan akun Coretax. Meski tidak ada waktu maksimal aktivasi, wajib pajak diminta untuk aktivasi agar bisa mengurus kewajiban administrasi perpajakan. “Sistem perpajakan kita self assessment, jadi kami serahkan ke wajib pajak. Kami sudah memfasilitasi, memberikan alat yang lebih baik,” katanya saat ditemui […]
-
Sistem Deposit Coretax Disebut jadi Penyebab Turunnya Realisasi Penerimaan Pajak
Sistem deposit pajak pada platform Coretax dinilai menjadi salah satu penyebab data realisasi sejumlah jenis pajak mengalami kontraksi, baik secara bruto maupun neto, menjelang penutupan tahun anggaran 2025. Berdasarkan laporan APBN hingga akhir Oktober 2025, penerimaan pajak secara neto mencapai Rp1.459,03 triliun atau 70,2% dari outlook semester I/2025. Adapun realisasi bruto tercatat sebesar Rp1.799,5 triliun. […]
-
Tunggu Lima Tahun, Eks Pegawai Jadi Konsultan Pajak
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wija-yanto mengungkapkan rencananya untuk memperketat,syarat bagi mantan pegawai pajak untuk menjadi konsul-tan pajak. Bimo menyararatkan agar mantan pegawai Di-rektorat Jenderal (Ditjen) Pajak menunggu selama limatahun jika ingin menjadi konsultan pajak, dari ketentuansaat ini yang selama dua tahun saja. Menurut Bimo, aturan ini bukan tanpa alasan. Ia mene-gaskan, tantangan utama adalah […]
-
Bea Cukai Bakal Pangkas Kuota Kawasan Berikat
Direktorat Jenderal (itjen) Bea dan CukaiKementerian Keuangan (Kemkeu), berencana memangkas kuota hasil produksi kawasan berikat yang didistribusikanke pasar domestik. Tujuannya guna mengembalikan fungsi awal kawasan tersebut. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Djaka Budhi Utama menjelaskan, kebijakan terkait kawasan berikat akan diarahkan untuk memperkecil kuota dari 50% menjadi 25% guna mengembalikan fungsi awal kawasan tersebut, yaitu […]
WA only