NEWS
-
Purbaya Gaet PPATK Teliti Dana Jumbo Wajib Pajak yang Baru Direpatriasi Awal 2027
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berwacana untuk meneliti kepatuhan perpajakan atas pemilik dana jumbo yang baru direpatriasi dari luar negeri setelah awal 2027. Bendahara Negara berencana untuk menggaet Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Untuk diketahui, pada Mei 2026, Purbaya sempat menyebut akan memberikan masa tenggang selama enam bulan bagi wajib pajak untuk membawa […]
-
Jaga Kerahasiaan Gaji Pegawai, DJP Tambah Opsi Hak Akses di Coretax
Ditjen Pajak (DJP) menambahkan role access (hak akses) baru di coretax, yaitu “Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya Induk)”. Berbeda dengan hak akses lama (Penandatangan SPT Masa PPh 21/26), pihak yang diberikan hak akses “Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya Induk)” hanya dapat melihat induk SPT dan tidak dapat melihat bagian lampiran. “Fitur […]
-
Dorong Kepatuhan, Perizinan Usaha Kelautan Kini Terintegrasi KSWP
Perizinan usaha di sektor kelautan dan perikanan kini terintegrasi dengan layanan konfirmasi status wajib pajak (KSWP). Integrasi ini menjadi bagian dari kerja sama antara Ditjen Pajak (DJP) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak, khususnya pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian […]
-
Purbaya Relakan Potensi Pajak Rp 500 Triliun Demi Percepat Konsolidasi BUMN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan potensi pajak yang muncul dari rangkaian konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) dapat mencapai sekitar Rp 500 triliun. Namun, pemerintah memutuskan memberikan fasilitas pembebasan pajak selama tiga tahun guna mendukung percepatan restrukturisasi perusahaan-perusahaan pelat merah di bawah pengelolaan Danantara. Kebijakan tersebut disampaikan Purbaya usai bertemu Kepala Badan Pengelola (BP) […]
-
Kepdirjen Batal, DJP Akan Tunjuk Ulang Marketplace Pemungut PPh22
Ditjen Pajak (DJP) akan kembali menunjuk penyedia marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang online (seller) pada 1 Oktober 2026. Penunjukan ulang dilakukan karena DJP membatalkan keputusan dirjen pajak (kepdirjen) mengenai penunjukan marketplace yang telah diterbitkan sebelumnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan marketplace yang ditunjuk kembali […]
WA only