NEWS
-
Restitusi Pajak Turun, Apindo Khawatir Ganggu Likuiditas dan Kepercayaan Dunia Usaha
Dunia usaha menyoroti penurunan realisasi restitusi pajak hingga Juli 2026. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tertunda dapat berdampak terhadap likuiditas perusahaan dan kepastian iklim investasi. Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi restitusi pajak hingga Juli 2026 mencapai Rp 185,38 triliun. […]
-
Masih Marak, Reklame Liar dan Tak Bayar Pajak Dibongkar Pemda
Pemkab Aceh Utara melakukan penertiban terhadap sejumlah reklame liar yang tidak memiliki izin atau izinnya sudah jatuh tempo, serta papan reklame yang tidak membayarkan pajak ke kas daerah. Kabid Penegakan Perundang-undangan dan Kebijakan Daerah Chairuddin mengatakan kegiatan penertiban ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar mereka patuh pajak ke depannya. […]
-
Bendahara Sekolah Diingatkan, Pajak Harus Direncanakan Sejak Awal
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta memberikan pendampingan perpajakan kepada bendahara SMP swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surakarta pada 19 Agustus 2026. Penyuluh pajak KPP Pratama Surakarta Susilo Andrianto mengajak bendahara sekolah untuk tidak menempatkan pajak sebagai pekerjaan yang baru dilakukan setelah transaksi selesai. Menurutnya, aspek perpajakan perlu dipertimbangkan sejak sekolah merencanakan suatu transaksi. […]
-
DJP Rilis Juklak Soal Sidang Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak
Penerbitan petunjuk pelaksanaan (juklak) baru terkait dengan penanganan sidang banding dan gugatan di Pengadilan Pajak oleh Ditjen Pajak (DJP) menarik perhatian publik sepanjang pekan ini. Juklak ini dimuat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-6/PJ/2026. Juklak baru ini terbit menyusul terdapat kebutuhan penyesuaian pejabat yang menangani banding dan gugatan, penyesuaian pada coretax, dan penyesuaian administrasi karena penggunaan e-tax court. […]
-
Pengelolaan Dokumen Banding dan Gugatan Kini Terintegrasi di Coretax
Ditjen Pajak (DJP) mulai mengintegrasikan pengelolaan dokumen banding dan gugatan di Pengadilan Pajak ke dalam sistem coretax. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin (31/8/2026). Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-6/PJ/2026 disebutkan dokumen yang terintegrasi merupakan dokumen terkait dengan sengketa pajak. DJP menjelaskan penyesuaian ini diperlukan antara lain karena […]
WA only