NEWS
-
Tugas Rutin Karyawan Tak Perlu Surat Kuasa, Ini Penjelasan DJP
Ditjen Pajak (DJP) kembali menegaskan karyawan tidak serta-merta harus menjadi kuasa untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak dari wajib pajak tempat karyawan bekerja. Kepala Subdirektorat Peraturan KUP dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa DJP Meidijati mengatakan karyawan yang bertugas menandatangani bukti potong dan faktur pajak, menyiapkan draf SPT, ataupun memberikan informasi saat pemeriksaan tidaklah harus […]
-
Wajib Pajak Bersiap! Pengawasan DJP Makin Ketat hingga Akhir Tahun
Wajib pajak perlu bersiap menghadapi pengawasan pajak yang semakin ketat pada sisa akhir tahun 2026. Namun, penguatan pengawasan tersebut dinilai bukan merupakan sinyal negatif karena merupakan pola rutin yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan setiap akhir tahun. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengatakan, pengawasan biasanya diperketat menjelang tutup tahun untuk memastikan […]
-
DJP: Penerapan PPN PMSE dan SPP-TDLN Tak Timbulkan Pemungutan Ganda
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan penerapan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) dan pemungutan PPN oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tidak menimbulkan pemungutan pajak berganda. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pengaturan mengenai SPP-TDLN dalam PMK 49/2026 dirancang untuk mencegah pemungutan PPN berganda. Beleid tersebut mengatur transaksi yang PPN-nya telah dipungut oleh […]
-
BPPK Gelar Uji Kompetensi Pajak dengan Skema Baru, Simak Jadwalnya
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan akan menyelenggarakan uji kompetensi pajak (UKP) dengan mekanisme baru sesuai PMK 55/2026 pada pertengahan Oktober hingga Desember 2026. Ketua Tim Kerja Uji Sertifikasi Kompetensi Profesi Konsultan Pajak BPPK Suyuti mengatakan BPPK akan menyelenggarakan UKP semaksimal mungkin dengan kuota peserta lebih tinggi dari ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP). […]
-
Penyelenggara SPP-TDLN Himpun Data, DJP: Tak Untuk Pantau Rekening WP
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan seluruh data transaksi luar negeri akan dipakai secara terbatas oleh penyelenggara sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan serangkaian data milik wajib pajak, termasuk identitas, nomor rekening, dan nominal transaksi, akan dikelola untuk memetakan sekaligus menganalisis transaksi yang akan dikenai PPN. Namun, DJP tidak […]
WA only