NEWS
-
Transaksi Kripto Pakai Mata Uang Fiat, PPMSE Wajib Lakukan 4 Hal Ini
Penghasilan yang diterima oleh penjual aset kripto sehubungan transaksi aset kripto yang pembayarannya menggunakan mata uang fiat, dikenai PPh Pasal 22 dengan tarif final sebesar 0,21%. Sebagaimana diatur dalam PMK 50/2025, atas transaksi tersebut, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE), salah satunya pedagang aset keuangan digital, berkewajiban memungut dan menyetor PPh Pasal 22, lalu melaporkan […]
-
Ekonomi Tumbuh 5,12%, tapi Penerimaan Pajak Malah Anjlok! Kok Bisa?
Ekonomi Indonesia baru diumumkan tumbuh 5,12% secara tahunan pada kuartal II-2025. Kinerja positif itu tidak sesuai dengan beberapa indikator ekonomi lainnya, termasuk penerimaan pajak yang justru mengalami penurunan. Pengamat perpajakan yang juga merupakan Eks Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan ada beberapa penyebab penerimaan pajak turun saat ekonomi tumbuh hingga 5,12%. “BPS baru saja […]
-
Utang Bisa Tembus Rp9.500 Triliun, Rasio Utang Cetak Rekor, Rasio Pajak Stagnan
Realisasi penerimaan pajak semester 1/2025 tercatat di angka Rp831,3 triliun atau terkontraksi sebesar 7% dari realisasi semester 1/2024 yang tembus di angka Rp893,8 triliun. Tren pelemahan dari sisi penerimaan pajak ini berisiko bagi stabilitas pengelolaan anggaran. Apalagi, pemerintah juga harus menghadapi potensi lonjakan utang untuk menutup celah fiskal yang ditimbulkan akibat shortfall penerimaan pajak. Dalam […]
-
Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta Masih Berlaku, Ini Lokasi Pelayanannya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 31 Agustus 2025. Program yang meliputi penghapusan denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak ini digelar dalam rangka HUT ke-498 Jakarta dan HUT ke-80 Republik Indonesia. Selain itu, program ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor […]
-
Tak Lapor SPT, WP Bisa Ditetapkan sebagai WP Nonaktif secara Jabatan
Wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Masa atau SPT Tahunan secara berturut-turut dalam 5 tahun terakhir bisa ditetapkan sebagai wajib pajak nonaktif. Penetapan status wajib pajak nonaktif tersebut dilakukan secara jabatan oleh dirjen pajak. Kewenangan penetapan status wajib pajak nonaktif secara jabatan terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan SPT secara berturut-turut selama 5 tahun tersebut […]
WA only