Mindblown: a blog about philosophy.
-
Penerimaan pajak sektor konstruksi dan real estat runtuh hingga 33,02%
JAKARTA. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menunjukkan pada Januari 2021, realisasi penerimaan pajak dari sektor jasa konstruksi dan real estat kontraksi 33,02% year on year (yoy). Angka ini lebih buruk dari pencapaian di periode sama tahun lalu yang minus 15,7% yoy. Pencapaian tersebut memosisikan penerimaan di sektor jasa kontruksi dan real estat paling rendah kedua setelah […]
-
Sri Mulyani: Penerimaan pajak karyawan merosot karena banyak pengangguran
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang menjadi basis pajak karyawan kontraksi lantaran semakin banyak pengangguran. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 mencatat realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sepanjang Januari lalu minus 6,05% year on year (yoy), atau lebih rendah dibanding pencapaian pada periode yang sama tahun lalu yang […]
-
Berikan insentif pajak mobil, Kemenkeu beberkan multiplier effect-nya
JAKARTA. Pemerintah akan memberikan insentif pajak penjualan atas barang merah (PPnBM) untuk mobil dengan diskon 100% hingga 25%. Tujuannya untuk mengakselrasi pemulihan ekonomi di tahun ini. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, secara ekonomi, multiplier effect pemberian insentif PPnBM mobil akan meningkatkan konsumsi masyarakat kelas menengah. Kata Febrio, masyarakat dengan kelas ekonomi […]
-
Setoran PPh badan ambles 54,44% di Januari, ini penjelasan Sri Mulyani
JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak penghasilan dari korporasi minus. Hal ini tak lain karena dampak virus corona yang masih menggerogoti profitabilitas dunia usaha. Menkeu menyampaikan penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan pada Januari 2021 terpantau kontraksi 54,44% year on year (yoy). Angka ini lebih buruk daripada pencapaian periode sama tahun lalu yang minus 29,32% […]
-
Pemerintah merelaksasi sanksi admistrasi wajib pajak bandel
JAKARTA. Pemerintah menetapkan sejumlah relaksasi atas sanksi administrasi wajib pajak (WP). Tujuannya untuk mendorong wajib pajak nakal melunasi kewajiban perpajakan, sebab pemerintah sudah memberikan tarif sanksi administrasi yang lebih rendah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha yang merupakan aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor […]
Got any book recommendations?