Mindblown: a blog about philosophy.
-
Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Properti Disambut Baik Pengusaha
Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai bahwa relaksasi pajak, baik pada sektor kendaraan maupun perumahan, dapat menggerakkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. “Tentunya sangat bagus, pasti akan menggerakkan daya beli masyarakat, sehingga perekonomian juga akan bergerak,” ujar Hariyadi seperti dikutip dari Antara, Senin (22/2/2021). Relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) […]
-
Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Properti Disambut Baik Pengusaha
Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai bahwa relaksasi pajak, baik pada sektor kendaraan maupun perumahan, dapat menggerakkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. “Tentunya sangat bagus, pasti akan menggerakkan daya beli masyarakat, sehingga perekonomian juga akan bergerak,” ujar Hariyadi seperti dikutip dari Antara, Senin (22/2/2021). Relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) […]
-
Pandemi, Anggota DPR ingin insentif pajak dipastikan tepat sasaran
JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menginginkan kebijakan insentif pajak yang diputuskan pemerintah pada masa pandemi COVID-19 ini betul-betul dipastikan tepat sasaran dan tidak mengulang kesalahan pada masa lalu. “Yang harus ditekankan di sini adalah bahwa insentif yang diberikan Pemerintah harus benar-benar tepat sasaran,” kata Junaidi dalam rilis di Jakarta, Selasa. Menurut […]
-
Harga Mobil Sebelum dan Sesudah Diskon PPnBM, Bisa Hemat Berapa?
Jakarta — Mau beli mobil baru? Mending tahan dulu sampai bulan Maret, pasalnya pada periode itu dimulai diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil yang katanya bisa membuat harga lebih murah. Aturan itu berlaku khusus untuk mobil segmen ≤ 1.500 cc kategori sedan dan 4×2. Kebijakan direncanakan akan berlaku sampai akhir 2021 dengan besaran diskon […]
-
Ini Sanksi dari Menkeu Bila Pemda Tak Lakukan Penyesuaian Tarif Pajak
Kementerian Keuangan memiliki beberapa peran dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat menyesuaikan kebijakan fiskal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/2021. PP 10/2021 menjabarkan lima kewenangan utama Kemenkeu dalam penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah. Kelima ranah itu dimulai dari proses pengajuan, evaluasi kebijakan, pengawasan peraturan daerah, dukungan insentif, hingga pengenaan sanksi administrasi. Kewenangan pertama […]
Got any book recommendations?
WA only