NEWS

  • Pajak Bitcoin Cs Diatur, Para Bos Pedagang Kripto RI Harap Tak Lagi Kena PPN

    Pajak Bitcoin Cs Diatur, Para Bos Pedagang Kripto RI Harap Tak Lagi Kena PPN

    Pemerintah saat ini tengah merampungkan kebijakan perpajakan baru bagi aset kripto. Para pedagang kripto berharap agar aturan baru mempertimbangkan untuk tidak lagi dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap transaksi kripto. Chairman Indodax Oscar Darmawan mengapresiasi langkah pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sedang memfinalisasi kebijakan perpajakan aset kripto. Menurutnya, langkah tersebut merupakan sinyal positif […]

  • Jasa Ekspedisi Kena Tarif PPh 21 atau PPh 23? Ini Kata Kring Pajak

    Jasa Ekspedisi Kena Tarif PPh 21 atau PPh 23? Ini Kata Kring Pajak

    Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menyatakan bahwa jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan dari jasa ekspedisi atau pengiriman ditentukan berdasarkan jenis wajib pajaknya. Menurut Kring Pajak, apabila jasa yang diberikan masuk ke dalam jenis jasa lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015 dan diserahkan oleh badan maka dikenakan PPh Pasal […]

  • WP Perlu Waspada, Modus Penipuan Terkait Coretax Kembali Marak

    WP Perlu Waspada, Modus Penipuan Terkait Coretax Kembali Marak

    Ditjen Pajak (DJP) menemukan banyak aksi penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak, termasuk penipuan yang dikaitkan dengan implementasi coretax system. Oleh karena itu, DJP mengimbau wajib pajak selalu mewaspadai berbagai jenis modus penipuan yang mencatut nama otoritas. Contoh, penyadapan, penyamaran untuk mencuri data, serta penipuan yang memanfaatkan data media digital. “Modus penipuan seperti phising, sniffing, dan […]

  • Marketplace Pungut PPh Pasal 22 atas Peredaran Bruto, Ini Definisinya

    Marketplace Pungut PPh Pasal 22 atas Peredaran Bruto, Ini Definisinya

    Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 37/2025 turut menegaskan peredaran bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak (DPP) PPh Pasal 22 sebesar 0,5% oleh penyedia marketplace. Merujuk pada Pasal 1 angka 10 PMK 37/2025, peredaran bruto adalah imbalan berupa uang yang diterima dari usaha sebelum dikurangi beragam jenis potongan, mulai dari potongan penjualan, potongan tunai, hingga potongan sejenisnya. […]

  • Anak BUMN Ini Ditunjuk untuk Membuat Sistem Pajak Digital, DJP Jelaskan Alasannya!

    Anak BUMN Ini Ditunjuk untuk Membuat Sistem Pajak Digital, DJP Jelaskan Alasannya!

    Pemerintah terus mendorong simplifikasi administrasi perpajakan, khususnya dalam sektor ekonomi digital. Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025, pemerintah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusanatara, anak usaha BUMN, untuk mengembangkan sistem pemotongan dan pemungutan pajak digital yang lebih sederhana. “Kita menunjuk PT. Jalin sebagai anak perusahaan BUMN untuk menyiapkan gitu ya, menyiapkan model […]

WhatsApp WA only