NEWS
-
OECD Minta Masukan Publik Soal Tax Certainty Pajak Minimum Global
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) meminta kepada publik untuk memberikan komentar terkait dengan aspek tax certainty dari penerapan pajak minimum global. Dalam dokumen konsultasi publik berjudul Tax Certainty for the GloBE Rules, OECD berpandangan perbedaan interpretasi dan implementasi pajak minimum global perlu diminimalisasi guna menjaga kepastian pajak. “Kami membutuhkan komentar sehubungan dengan skenario […]
-
Mengeduk Pajak Konsumsi saat Ekonomi Melambat
Pemerintah mematok penerimaan pajak tinggi pada tahun depan. Terutama, penerimaan pajak yang berasal dari konsumsi domestik. Padahal, berbagai lembaga meramal perekonomian Indonesia bakal tumbuh melambat pada tahun 2023 mendatang. Tingginya target pajak yang berasal dari konsumsi masyarakat ini tercermin dari pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN). Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 130 Tahun 2022 […]
-
Tax Ratio Indonesia Makin Jauh dari Level Ideal 15%
Direktorat Jendal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus beruoaya meningkatkan rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) alias tax ratio. Sebab, tax ratio Indonesia saat ini masih jauh dari level ideal. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, setidaknya rasio pajak di suatu negara harus mencapai angka 15% agar menjadi negara yang […]
-
Realisasi Beberapa Insentif Pajak Masih Rendah
Insentif pajak bagi pelaku usaha terdampak pandemi Covid-19 masih diberikan pemerintah di tahun ini. Namun menjelang tutup tahun, realisasi beberapa insentif masih rendah. Di antaranya, pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor yang baru mencapai Rp 480 juta dari pagu 90 miliar atau hanya 0,53% dari pagu. Ada juga insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung […]
-
Ada e-Pbk, Proses Penyelesaian Pemindahbukuan Kini Lebih Singkat
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Tengah menggelar kegiatan sosialisasi secara langsung (live) melalui Instagram terkait dengan format baru pengajuan permohonan pemindahbukuan secara elektronik (e-Pbk). Penyuluh Pajak KPP Semarang Tengah Victorinus mengatakan pemindahbukuan (Pbk) merupakan salah satu permohonan yang dapat dilakukan wajib pajak kepada Ditjen Pajak (DJP) dikarenakan adanya pembayaran.yang tidak sesuai dengan tujuan semula. […]
WA only